Pola Baru Anggaran, Bos BGN: Setiap 12 Hari Tiap SPPG Bakal Menerima Rp 500 Juta
- tvOnenews.com/Rika Pangesti
VoxPop – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan, pihaknya memiliki pola baru dalam tata kelola anggaran negara, melalui mekanisme penyaluran dana yang langsung menyentuh bawah tanpa melalui pemerintah daerah (Pemda).
Sehingga nantinya, 93 persen dari total anggaran BGN bakal disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dimana dari total anggaran Rp 268 triliun, sekitar Rp 240 triliun akan beredar langsung di daerah dari Sabang sampai Merauke.
Dadan menjelaskan, dana tersebut akan menyasar SPPG di seluruh pelosok Indonesia, tanpa melalui perantara pemerintah daerah (Pemda).
"BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp 268 triliun, kurang lebih Rp 240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke," kata Dadan dalam keterangannya, Jumat, 27 Februari 2026.
Suasana dapur MBG di Brebes saat akan menyiapkan untuk disalurkan ke sekolah
- tvOne
"Dan setiap per 12 hari setiap SPPG menerima Rp 500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda)," ujarnya.
Dadan mengatakan, uang yang telah beredar dari Sabang sampai Merauke hingga hari ini mencapai kurang lebih Rp 36 triliun. Dia menegaskan, perputaran dana itu telah menjadi penggerak roda perekonomian nasional yang luar biasa, karena mendorong pemerataan secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.
Dadan mengatakan, jumlah SPPG menentukan jumlah dana yang beredar di daerah tersebut. Sehingga, makin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, maka semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut.
Dia memastikan, kebijakan ini juga akan berdampak langsung pada sektor produksi lokal. Dalam Program MBG, produk-produk lokal dijamin penyerapannya oleh BGN, sehingga menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah.
"Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat," kata Dadan.
Tak hanya itu, lanjut Dadan, kenaikan serapan hasil produksi tersebut juga berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Dimana rata-rata NTP saat ini ada angka 125, atau meningkat dari sebelumnya sekitar 102.
