Pagu Indikatif 2027 Capai Rp 28,34 Triliun, Menhub Dudy Usulkan Tambahan Rp 20,11 Triliun
- [Istimewa]
Jakarta, VoxPop – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengatakan, Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 28,34 triliun.
"Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp 28,34 triliun," kata Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Dari sisi program, Dudy menjelaskan bahwa komposisi pagu indikatif itu terdiri dari program infrastruktur konektivitas sebesar Rp 19,10 triliun atau 67,38 persen.
Menhub Dudy Purwagandhi
- Antara.
Kemudian program dukungan manajemen sebesar Rp 7,60 triliun atau 26,84 persen, serta program pendidikan dan vokasi sebesar Rp 1,63 triliun atau 5,78 persen.
Dudy juga menjelaskan pagu indikatif 2027 sebesar Rp 28,34 triliun, jika dibandingkan dengan indikasi pendanaan rencana strategis tahun 2027 sebesar Rp 46,21 triliun, memiliki gap sebesar Rp 17,87 triliun atau sekitar 38,67 persen.
Jika dibandingkan ke pagu kebutuhan tahun 2027 sebesar Rp 55,16 triliun, maka terdapat gap sebesar Rp 26,82 triliun atau sebesar 48,62 persen.
"Dari pagu indikatif sebesar Rp 28,34 triliun, terdapat beberapa kebutuhan penyelenggaraan transportasi nasional yang belum terpenuhi," kata Dudy.
"Kebutuhan anggaran tersebut terdiri dari dukungan keselamatan sebesar Rp 7,98 triliun, dukungan pelayanan sebesar Rp 9,17 triliun, layanan keperintisan sebesar Rp 957 miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp 2 triliun," ujarnya.
Karenanya, Dudy mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun, yang diarahkan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan operasional kementerian. (Ant).
MK Ingatkan Negara Tak Boleh Kurangi Anggaran Pendidikan 20 Persen Apapun Keterbatasan APBN yang Dialami
MK mengingatkan kewajiban negara memenuhi amanat konstitusi mengenai kapasitas prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN tidak boleh dikurangi.
