Diversifikasi Sumber Pendanaan, Purbaya: Panda Bond Kurangi Ketergantungan pada Dolar AS
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, penerbitan Panda Bond senilai sekitar US$1 miliar, merupakan strategi pemerintah mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
"Ini kan diversifikasi sumber pendanaan kita. Kan sebelumnya kalau global hanya dolar, kita diversifikasi ke Jepang maupun ke Australia, dan di China," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Dia mengatakan, penggunaan mata uang Yuan dalam transaksi dengan China, juga dapat memperkuat skema transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Sehingga, ketergantungan terhadap dolar AS dapat dikurangi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
- [Mohammad Yudha Prasetya]
"Dan saya akan pakai LCT, Local Currency Transaction. Sehingga mereka bayar Yuan, saya terima Rupiah di sini antar bank antar sentral bank," ujarnya.
Menurutnya, strategi tersebut juga dapat membantu menjaga nilai tukar rupiah karena mengurangi tekanan yang bersumber dari kebutuhan terhadap dolar AS.
"Rupiah akan cenderung menguat karena tekanan dari dolar ini. Jadi strategi itu memang sengaja dikembangkan untuk maksimalkan instrumen yang ada untuk menjaga nilai tukar rupiah," kata Purbaya.
Purbaya mengatakan, penerbitan Panda Bond untuk tahap awal dibatasi sekitar US$1 miliar, bertujuan untuk memperkenalkan instrumen tersebut kepada pasar. Dia menyebut, pemerintah masih melihat hasil book building penerbitan, sebelum mempertimbangkan penerbitan berikutnya dengan nilai yang lebih besar.
Purbaya menambahkan, dana yang dihimpun dari penerbitan Panda Bond akan digunakan untuk menutup sebagian kebutuhan pembiayaan defisit dan belanja pemerintah.
Dia juga mengatakan, penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan pemerintah, agar tidak terlalu bergantung pada pasar dolar AS. (Ant).
Pengungkapan Kasus Korupsi Dinilai Upaya Pemerintah Benahi Kementerian dan Lembaga
Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini dinilai merupakan konsekuensi yang wajar dari proses pembenahan kementerian dan lembaga.
