Sepanjang Tol Trans Jawa Bakal Dibangun PLTS, Kementerian ESDM Kasih Bocorannya
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Jakarta, VoxPop – Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan, pihaknya tengah mengkaji pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sepanjang tol Trans-Jawa, untuk menyukseskan program PLTS 100 GW.
“Nanti pengembangan ke depan, kemarin kami minta untuk kaji kalau sepanjang tol Jawa itu kira-kira dapat berapa (kapasitas PLTS) sih,” kata Tri Winarno di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Tri merujuk pada keberhasilan pemasangan PLTS di pinggir tol Bali Mandara. Karenanya, kajian pengembangan PLTS di sepanjang tol Trans-Jawa akan dimulai tahun ini.
PLTS APL.
- Dokumentasi APL.
Dia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian dari pemerintah terkait pengembangan PLTS di sepanjang jalan tol adalah faktor angin yang kencang. Kondisi tersebut menurutnya akan memengaruhi peletakan dan posisi dari PLTS yang akan dipasang.
Aspek-aspek itu lah yang diakui Tri akan menjadi bagian dari kajian pengembangan PLTS di tepi jalan tol. Sementara untuk mengeksekusi proyek tersebut, Tri mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan waktu paling cepat tahun depan.
“Tahun ini kan sudah Agustus. Jadi tahun depan dieksekusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, peresmian tahap pertama program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW akan dilakukan di Bali oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga memastikan bahwa PLTS 100 GW tersebut sudah masuk ke revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PLN.
Pengembangan PLTS 100 GW disebut berpotensi menekan impor energi dengan nilai substitusi mencapai 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS, serta berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 26,6 miliar dolar AS. (Ant).
ESDM Blak-blakan soal Alasan Menurunkan Produksi Komoditas Tambang, Ini Biang Keroknya
Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan alasan pemerintah yang telah menurunkan produksi di sektor pertambangan.
