- VIIVAnews/Anwar Sadat
“Itu (Dwifungsi ABRI) dijadikan sebagai cantolan untuk memperkuat kepentingan penguasa atau TNI waktu itu,” ujarnya kepada VoxPopnews, Jumat, 8 November 2019.
Ridwan menjelaskan, Dwifungsi ABRI merupakan konsep yang bermula dari gagasan “jalan tengah” dari Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution. Konsep itu dioperasionalkan oleh Soeharto, dalam menjalankan pemerintahannya.
Presiden Soeharto
Konsep utama Dwifungsi ABRI diberikan oleh Orde Baru melalui pemberian akses sangat luas bagi tentara, untuk terlibat dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan alasan stabilitas nasional, mereka menduduki jabatan strategis pada posisi-posisi sipil seperti gubernur, bupati, menteri, BUMN, hingga BUMD.
“Bahkan secara ekstrem dalam pelbagai diskursus saat itu, tidak ada posisi yang tidak dimasuki oleh tentara," kata dia.
"Sipil bahkan dianggap sebagai entitas yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Hal itu muncul akibat dominasi dan sikap superior yang ditunjukkan oleh tentara kala itu,” kata Ridwan.
Mahasiswa menilai, saat itu, ada yang tidak sinkron antara teori dan praktik demokrasi yang berkembang. Ketika itu, supremasi sipil sebagai ciri dari demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kemudian, hukum sebagai panglima dari sebuah negara yang mengaku berasaskan hukum, bukan kekuasaan, tidak juga berjalan sesuai koridor yang digariskan oleh konstitusi.
Ilustrasi TNI
Menurut dia, tabiat tentara yang militeristik dan antidialog, sebagaimana ciri masyarakat demokratis, tentu bertolak belakang. Tentara yang digariskan menjadi penjaga kedaulatan dan keamanan negara dari rongrongan asing, malah menjadi penjaga modal dan kekuasaan.
Saat itu, sulit memisahkan antara tentara dan politikus. Sebab, salah satu unsur dari konsep Dwifungsi ABRI adalah kekaryaan dengan menjadi penopang Partai Golkar.
“Itulah kemudian reformasi menempatkan isu Dwifungsi ABRI menjadi salah satu yang pokok untuk dihapuskan,” kata Ridwan.
Militer dalam Sosial Politik Wajar
Keterlibatan militer dalam politik, khususnya dalam Golkar, seperti dikutip dari buku “Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia” karya Yuddy Chrisnandi, ditunjukkan dengan adanya lembaga tiga jalur yaitu ABRI, Birokrasi, dan Golkar (jalur ABG). Hal itu untuk menentukan sejumlah nama yang akan masuk ke lembaga legislatif.
