- REUTERS/Charles Platiau
Menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami, sampai saat ini pembangunan MRT sudah mencapai 25 hingga 30 persen. Proyek ditargetkan selesai pada 2018. Sejauh ini sudah tak ada masalah yang berarti, termasuk soal pembebasan lahan. “Sudah tak ada lagi, kan kita sudah rapat dengan Gubernur DKI. Itu sudah clear. Sudah gak ada masalah,” ujarnya kepada VoxPop co.id, Kamis lalu.
Namun, pernyataan berbeda disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan MRT. “Untuk bebasin lahan, ketika disurvei, dia yang punya lahan dimahal-mahalin karena tahu kita butuh,” ujarnya kepada VoxPop.co.id, Rabu, 19 Agustus 2015.
Guna mengatasi hal itu, Ahok meminta bantuan pengadilan. Caranya, uang pembebasan lahan ia titipkan di pengadilan. “Istilahnya kita sita paksa. Harga hanya satu patokannya, harga berdasarkan appraisal. Sudah dapat harga itu kita tawarkan kepada yang punya, Anda mau ambil atau kami titip di PN. Kita konsinyasi kita ambil. Kita sita saja sudah. Jalur tak bisa belok lagi,” ujarnya.
Sejumlah kalangan menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun MRT. Alasannya, transportasi massal berbasis rel ini diyakini akan mampu mengurangi kemacetan dan kepadatan lalu lintas di Jakarta.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menuturkan, setiap penambahan infrastruktur dan layanan angkutan umum akan berdampak positif terhadap mobilitas perkotaan. Pasalnya, masyarakat mempunyai lebih banyak pilihan.
Menurut dia, investasi perkeretaapian selain memberi peluang pertumbuhan juga bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki struktur tata ruang kota dan menciptakan kota yang nyaman. “Saya sudah pernah bicara dengan Presiden Jokowi yang menyatakan, beliau sangat percaya kereta api adalah kebutuhan untuk mobilitas perkotaan di Indonesia,” ujarnya.
Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menyatakan, arah kebijakan pengembangan transportasi perkotaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel. Salah satunya membangun MRT di Jabodetabek.
Menurut Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono, pemerintah pusat dan Pemprov DKI saat ini sedang berupaya mempercepat proses pembangunan angkutan umum massal khususnya di DKI sebagai bagian dari rencana pembangunan angkutan umum massal wilayah Jabodetabek. Ia mengatakan, keberadaan MRT sudah mendesak.
