Koleksi Mobil Mewah Biduan Cantik Titipan SYL di Kementerian Pertanian
- IG Nayunda Nabila
VoxPop – Biduan atau penyanyi dangdut, Nayunda Nabila Nizrinah telah diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), lantaran keterlibatan dirinya terhadap kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Keterlibatan Nayunda Nabila dalam kasus eks Mentan itu diungkapkan Mantan Sekretaris Badan Karantina, Kementerian Pertanian saat menjadi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di PN Jakarta Pusat, Senin 20 Mei 2024.
Wisnu menjawab pertanyaan Jaksa, bahwa Nayunda Nabila menerima gaji Rp4,3 juta per bulan sebagai pekerja honorer titipan SYL di Kementan, dan dalam waktu satu tahun biduan itu hanya masuk dua kali.
Artinya meski hanya absen dua kali, biduan jebolan salah satu kompetisi dangdut di televisi swasta itu mendapatkan uang sekitar Rp51,600 juta.
Berselancar di media sosial pribadinya, wanita cantik itu kerap memamerkan koleksi mobil mewah di Instagram. Ada dua sedan yang kerap diposting, yaitu BMW berwarna hitam, dan Mercedes-Benz warna putih.
BMW yang dimilikinya diduga seri 3 berkode E90 yang sudah dimodifikasi menggunakan velg aftermarket. Merangkum dari beberapa sumber, sedan besutan Jerman itu ditawarkan beberapa tipe dengan spesifikasi berbeda.
BMW Group Indonesia pertama kali merilis seri3 denan kode tersebut pada 2005, ditawarkan dalam 3 varian, yaitu 320i bermesin 2.000cc empat silinder, lalu ada 325i dengan mesin enam silinder berkapasitas 2.500cc.
Kemudian ada 330i yang dipersenjatai mesin lebih besar, kapasitasnya 3.000cc enam silinder. Dan seri 3 yang serupa dengan milik wanita cantik itu generasi terakhir dengan enjin natural aspirated, atau tanpa turbo.
Memasuki 2009 sedan varian bawah Bavarian itu mendapatkan penyegaran dengan desain eksterior lebih moderen, dan fiturnya ditingkatkan. Hingga akhirnya sekitar 2013 menjadi tahun terakhirnya dipasarkan.
Berdasarkan informasi dari berbagai platform jual beli online, harga bekas BMW seri 3 itu Rp185-200 juta tergantung kondisi, dan tahun produksi.
DPR Sebut Lembaga Urusi Perampasan Aset Harus Independen: Biar Enggak Tumpang Tindih
Lembaga yang mengurusi perampasan aset tidak boleh berada di bawah Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari konflik
