Pilkada Kalteng, Ben Brahim Janjikan Insentif untuk Pemuka Agama
- Istimewa
VoxPop – Calon Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 1, Ben Brahim S Bahat, melakukan silaturahmi dengan para pengurus muslimat Nahdlatul Ulama (NU) se-Kota Waringin Timur (Kotim) Minggu 25 Oktober 2020. Kunjungan ini pun direspons positif oleh Ketua Muslimat NU Kotim, Ririn Rosiana.
Melalui kunjungan itu, menunjukkan bahwa Ben adalah sosok yang dekat dengan alim ulama. Selain itu, program yang ditawarkan Ben untuk masyarakat Kalimantan Tengah dinilai sangat tepat dan dapat menjadi jawaban kebutuhan masyarakat.
"Ada pula program insentif untuk para pemuka agama. Saya rasa semuanya lengkap. Kami harap apa yang menjadi visi misi beliau bisa kami cerna dan dapat kami ambil manfaatnya sehingga ada perubahan untuk Kalteng yang lebih sejahtera lagi," kara Ririn, dalam keterangannya, dikutip Selasa, 27 Oktober 2020.
Baca juga: Pilkada Kalteng, Fakta Ujang Iskandar Pernah Pimpin Kotawaringin Barat
Selain bersilaturrahmi, kedatangan Ben ke Muslimat NU juga meminta doa restu untuk mengabdi di Kalimantan Tengah. Menurut Ririn, visi-misi yang ditawarkan Ben bersama pasangannya ujang Iskandar untuk Kalimantan Tengah cukup lengkap.
Program yang ditawarkan Ben telah mencakup pendidikan, kesehatan, kesejahteraan hingga perlindungan hutan adat Kalteng. Program itu dinilai dapat membuat kemajuan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Diharapkan, melalui silaturrahmi ini kedekatan antara Ben dan warga NU dapat lebih ditingkatkan. Ririn berharap apa yang telah dilakukan Ben selama menjadi bupati Kapuas dapat diterapkan di Kalimantan Tengah.
"Kami iri mendengar dari teman-teman kita di Kapuas, perhatian Pak Ben terhadap keorganisasian NU khususnya sangat luar biasa. Semoga Pak Ben bisa melanjutkan kepemimpinan di Kalteng supaya kami juga bisa merasakan perhatian dari beliau," ujar Ririn. (art)
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
