Quo Vadis TNI AU?
- ANTARA/Widodo S. Jusuf
Yuyu juga menyinggung situasi di tanah air yang sekarang ini memasuki tahun politik. Dia menekankan kepada seluruh anggota TNI AU agar tidak terlibat dalam politik praktis serta menjaga netralitas TNI dalam proses pilkada dan pemilu.
Kata dia, implementasi sikap netralitas ini, diwujudkan dengan tidak memihak salah satu calon atau partai politik peserta pemilu, baik langsung atau tidak langsung maupun penggunaan sarana kedinasan untuk kegiatan pilkada atau pemilu.
Baca juga: KSAU Minta Prajurit Tak Ikut Campur Pilkada dan Pilpres
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI, Jemi Trisonjaya, mengakui insitusinya saat ini membutuhkan tambahan alutsista. Karena itu, dia bersyukur tahun depan mereka akan memiliki pesawat pengganti F5.
Jemi menuturkan TNI Angkatan Udara sekarang juga sudah menambah beberapa alutsista seperti 24 pesawat yang baru datang, kemudian mengupgrade pesawat F16 di Pekan Baru, lalu rencana pengadaan persenjataan T50 pengganti pesawat Hawk, juga pengadaan Radar GCI, radar pesawat.
Meski demikian, tak hanya alutsista, Jemi menyatakan TNI AU masih membutuhkan tambahan prajurit untuk mengisi penguatan organisasi. Apalagi, mereka berencana membentuk Koops AU III. Sedangkan untuk capaian lembaganya, dia menyampaikan sudah cukup banyak.
Mengenai posisi Panglima TNI yang dijabat mantan KSAU atau dari Angkatan Udara, Jemi tidak terlalu mempersoalkannya. TNI AU dalam posisi mendukung semua kebijakan panglima TNI, siapapun itu, apakah dari AU, Angkatan Darat, atau Angkatan Laut.
"Kami dukung semua. Karena itu kan bagian dari loyalitas kami, profesionalitas kami di situ. Itulah jiwa ksatria yang tadi disampaikan KSAU, yang namanya TNI itu tegak lurus," ujarnya.
(Prajurit TNI AU).
Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan kebutuhan utama TNI AU adalah memiliki pesawat-pesawat yang mempunyai daya kekuatan atau kecanggihan tingkat tinggi. Menurutnya, itulah yang membuat mereka dipandang oleh AU dari negara-negara lain.
"Itu peer-nya," kata dia kepada VoxPop.
Namun demikian, politisi Partai Golkar itu menuturkan kebutuhan pesawat sering kali tertunda karena jenis alutsista ini salah satu yang paling mahal. Sedangkan secara institusi dan personelnya, dia menilai TNI AU sudah cukup profesional.
