Rancangan APBN 2019, Antara Realistis dan Ekspansif
- REUTERS/Beawiharta
VoxPop – Kamis 16 Agustus 2018, nampaknya menjadi hari yang melelahkan bagi Presiden Joko Widodo. Sejak pagi hari, ia maraton menyampaikan sambutannya di gedung parlemen, Senayan. Di pembukaan sidang MPR, sidang bersama DPR dan DPD dan penyampaian nota keuangan 2019.
Di agenda ketiga, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (RAPBN) 2019 pun dijabarkan Jokowi.
Pantauan VoxPop di ruang sidang paripurna, meskipun ada sekitar seratusan anggota legislatif yang tampak sudah tidak berada di tempat duduknya, Jokowi pun tetap semangat menjabarkan arah kebijakan anggaran pemerintah di tahun terakhirnya menjabat.
Jokowi pun menjabarkan, asumsi makro RAPBN 2019 yang akan dibahas dengan DPR, lalu ditetapkan menjadi APBN 2019, sudah paling realistis yang direncanakan pemerintah. Termasuk, terkait asumsi makro yang diajukan untuk dibahas.
Baca juga: Ekonomi 2019 Ditargetkan Tumbuh 5,3 Persen, Jokowi Klaim Bakal Merata
Asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2019, diproyeksikan tumbuh sekitar 5,3 persen, meningkat tipis dari outlook APBN tahun ini, yang ditetapkan tumbuh 5,2 persen. Meskipun lebih rendah dari asumsi APBN 2018.
Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dipatok Rp14.400, naik dari APBN 2018, senilai Rp13.400 per dolar. Sedangkan Inflasi, tetap dipatok di angka 3,5 persen.
Jokowi pun mengklaim, asumsi yang diajukan itu sudah merespons dinamika global saat ini, yang kemungkinan akan berlanjut tahun depan. Sehingga, diharapkan dapat menenangkan semua pihak terkait.
"APBN disusun dengan prudent, realistis, dan efektif untuk memajukan pembangunan Indonesia, serta antisipatif menghadapi tantangan domestik dan global," ujar Jokowi di Gedung DPR, Kamis 16 Agustus 2018.
Jokowi pun mengungkapkan, alasannya dinaikkannya asumsi nilai tukar rupiah, karena pemerintah menyadari bahwa pada 2019 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar rupiah.
"Baik dari faktor dinamika ekonomi negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan ekonomi Tiongkok," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengungkapkan, pemerintah memang harus mewaspadai dinamika perekonomian global yang terjadi saat ini. Namun, juga harus menciptakan optimisme ekonomi di masa mendatang.
