Pilpres Selesai, Saatnya Merajut Persatuan
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
"Rakyat sudah berbicara, rakyat sudah berkehendak, suara rakyat sudah didengar, rakyat sudah memutuskan, dan telah diteguhkan oleh jalur konstitusi," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.
Baca: Jika 01 Menang Sidang MK, FPI Siap Jihad
Keinginan TKN soal insiasi pertemuan dengan Jokowi direspons langsung Prabowo. Ia mengatakan, akan mengatur waktu kemungkinan bertemu dengan Jokowi.
Dia juga menegaskan, menerima dan menghormati putusan MK. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu pun menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya yang sudah membantu sejak kampanye Pilpres.
Namun, Prabowo mengaku mau berkonsultasi dengan tim hukumnya, terkait kemungkinan saran upaya konstitusi lain. Selain itu, dalam waktu dekat ini, ia akan mengundang pimpinan partai Koalisi Adil Makmur.
"Kami akan mengundang pimpinan partai Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk musyawarah, terkait langkah ke depan," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.
Baca: MK Patahkan Dalil Sumbangan Kampanye Jokowi yang Disebut Salahi Aturan
Direktur Eksekutif Lembaga Media Nasional (Median), Rico Marbun mengingatkan, proses rekonsilisasi jangan jadi bara dalam sekam. Rekonsiliasi tak masalah, asal tetap memperhatikan suara arus bawah atau grassroot. Rico menekankan, pasca-pilpres, rekonsiliasi elite tak selalu sama dengan grassroot.
"Ini bukan sekedar koalisi Jokowi-Prabowo. Jika oposisi diserap habis kubu Jokowi, apa itu bisa jadi rekonsiliasi sampai tingkat pemilih? Jadi, jangan jadi bara dalam sekam," tutur Rico.
Peta Koalisi
Selain rekonsiliasi, dinamika politik pasca-putusan MK juga akan menjadi perhatian. Peta koalisi dinilai akan berubah. Sebagai pemenang, kubu Jokowi akan menggoda barisan pendukung untuk merapat ke pemerintahan.
Rico Marbun mengatakan, tak baik bila koalisi pemerintahan terlalu gemuk. Oposisi yang tak bersuara, akan merusak sistem demokrasi. Sebab, dari kekuatan kursi parlemen, suara pendukung Jokowi sudah mayoritas.
"Oposisi harus tetap ada, untuk jaga demokrasi yang sehat. Oposisi mengawal dan menegur program pemerintah yang keliru," ujar Rico.
Baca: Tinggalkan Rumah Prabowo, Ketum PAN Berharap Semua Terima Putusan MK
Hal senada disampaikan Adi Prayitno. Menurutnya, bagi-bagi kursi jabatan jangan justru menjadi dagelan politik. Ia mengingatkan Partai Gerindra, yang sejak sebelum pemilu sudah berada dalam sikap oposisi.
