Zarof Ricar jadi Eksekutif Produser di Film Sang Pengadil, Tingkatkan Minat Jadi Hakim
- ist
VoxPop Showbiz – Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa minat anak muda atau sarjana hukum untuk menjadi hakim saat ini sangat rendah. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka lebih tertarik untuk menjalani profesi sebagai pengacara.
Melihat fenomena ini, Zarof Ricar, merasa tertarik untuk menciptakan sebuah film yang mengangkat kisah tentang kehidupan seorang hakim di pengadilan Indonesia. Scroll lebih lanjut ya.
Film tersebut diberi judul "Sang Pengadil," dan Zarof Ricar bertindak sebagai eksekutif produser. Dalam wawancaranya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini Zarof membenarkan tentang data tersebut.
"Orang yang berminat menjadi hakim itu sekarang sangat sedikit. Makanya dengan dibuatkan film ini apalagi yang membintangi aktor dan aktris cakep, siapa tahu minat menjadi hakim jadi tinggi," katanya.
Tidak hanya bermaksud untuk meningkatkan minat menjadi hakim, Zarof juga ingin menyampaikan kepada publik mengenai suasana di persidangan yang sebenarnya.
"Pengin kasih lihat 'oh gini loh sidang di pengadilan', tertib, bagaimana tata caranya dituangkan film ini," tambahnya.
Film Sang Pengadil
- ist
Meskipun film ini tidak hanya fokus secara eksklusif pada kehidupan hakim di pengadilan, namun juga menghadirkan unsur kisah percintaan. Film "Sang Pengadil" dijadwalkan akan memulai proses syuting pada tanggal 13 Maret 2024, melibatkan tiga lokasi syuting di Yogyakarta, Jakarta, dan Bali.
Film yang diproduksi oleh Lingkar Pictures ini akan disutradarai oleh Girry Pratama, sementara produsernya adalah Agung Winarno. Arifin Putra akan memerankan tokoh utama sebagai Jojo, seorang hakim ketua. Selain itu, Prisia Nasution akan berperan sebagai Abigail, hakim anggota. Berbagai tokoh lainnya seperti Roy Marten, Cok Simbara, Celia Thomas, dan Nesa Weroza juga turut ambil bagian dalam film ini.
Pelanggaran 121 Hakim yang Disanksi Dibuat Sebelum Kenaikan Gaji 280 Persen
Selama Januari hingga Juni 2026, KY melaksanakan sidang pleno terhadap 207 laporan, kemudian diputuskan bahwa 73 laporan terbukti dengan 121 hakim diberikan usul disanksi
