Slank: Indonesia Bisa Jadi Contoh Berdemokrasi untuk Negara Lain
- VoxPop.co.id/Adinda Permatasari
VoxPop – Slank dikenal sebagai salah satu band pendukung pemerintahan. Mereka juga tak ragu mengekspresikan dukungannya kepada Joko Widodo di pemilihan umum (pemilu) 2019 agar bisa melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua.
Dan di momen pemilu kali ini, mereka tentu tidak menyia-nyiakan hak suaranya. Ditemui usai mencoblos di Jl. Potlot III Duren Tiga, Jakarta, Bimbim menganalogikan pemilihan para calon pemimpin dan wakil rakyat ini seperti menyusun pemain di game perang.
"Mudah-mudahan settingan gue bagus dan lancar," ucapnya di Jl. Potlot III Duren Tiga, Jakarta, Rabu, 17 April 2019.
Sebelum mencoblos, Bimbim bahkan menyempatkan diri meriset siapa saja nama-nama calon wakil rakyat yang akan dipilihnya. Beberapa nama ada yang cukup familiar dan punya catatan latar belakang sendiri.
Kriteria wakil rakyat yang diinginkan Bimbim haruslah seseorang yang cerewet. Alasannya, karena dirinya kurang bawel dan ingin ada seseorang yang bisa mewakili suaranya.
Sementara untuk partai, vokalis Slank itu justru mencari partai yang berbeda dari dipilihnya di Pemilu 2014. Ia ingin ada angin baru dari partai yang dipilihnya ini.
Dengan terpilihnya pemimpin baru di Indonesia, Bimbim punya optimisme tanah kelahirannya bisa semakin maju. Ia juga sempat mendengar ucapan Mahfud MD yang mengatakan bahwa Indonesia nanti bisa menjadi standar dalam berdemokrasi bagi negara-negara lain.
"Ini bisa jadi contoh bahwa begini orang berdemokrasi, berbeda tapi enggak bunuh-bunuhan. Kalau di negara lain kan jauh lebih parah," ujarnya.
Sementara menurut Kaka, Indonesia ke depan mungkin akan lebih maju dalam hal demokrasi dibanding negara lain. Itu karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa dihadapkan dengan perbedaan, kontestasi, dan kompetisi. (ldp)
Pimpinan MPR Serahkan Konsep PPHN ke Prabowo, Bakal Jadi Pedoman Lintas Presiden
Presiden RI Prabowo Subianto mendukung penuh penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional yang berlaku lintas pemerintahan.
