Berita Terbaru Ambang batas

Penghapusan presidential threshold merujuk amar Putusan MK No 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan MK pada Kamis, 2 Januari 2025.

Setelah bertahun-tahun gugatan ditolak, MK akhirnya menghapus presidential threshold 20 persan. Era baru Pilpres dimulai dengan peluang lebih luas bagi semua parpol.

Menurut Perindo, putusan MK adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi hapus presidential threshold 20%. Gugatan sejak 2018 akhirnya berhasil membuka peluang semua parpol usung capres-cawapres di Pilpres

MK hapus presidential threshold 20%, kini semua parpol bisa ajukan capres-cawapres tanpa koalisi. Partai Buruh sebut ini kemenangan demokrasi dan kelas pekerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal merespons putusan MK yang menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi di DPR.

MK menilai ambang batas presidential threshold sebesar 20 persen membatasi hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan alternatif capres cawapres

Peringatan darurat dengan logo Garuda yang berlatar biru menjadi trending di berbagai media sosial, asal mulanya adalah untuk kawal putusan MK terkait Rpat Baled DPR RI

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan perubahan ambang batas atau threshold terhadap pengajuan calon kepala daera

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah persyaratan pencalonan Pilkada merupakan sebuah kado yang i

MK Putuskan Ubah Syarat Pencalonan Pilkada, Yasonna Laoly: Biar Saja Ranah KPU