Berita Terbaru Menteri hukum

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan, pengajuan permohonan melepas status Warga Negara Indonesia (WNI) tidak semudah seperti dulu. Begitu juga naturalisasi.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas buka suara soal kenaikan tarif permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia menjadi warga negara asing (WNA) jadi Rp5 juta.

Dewan Pers masih mematangkan usulan mengenai pengaturan karya jurnalistik dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan kebijakan pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia (WNI) dilakukan secara ketat, demi menghindari potensi penyalahgunaan.

Menkum Supratman Andi Agtas angkat bicara soal 9 WNI anggota GPCI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Freedom Flotilla ditangkap oleh militer Israel.

DPP Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan hasil Muktamar VI Bali meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah kewenangan Menteri Hukum (Menkum).

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, pada Selasa, 21 April 2026.

Menkum, Supratman Andi Agtas mengusulkan penggunaan berita acara pemeriksaan (BAP) secara elektronik yang berbasis pada AI saat melakukan pemeriksaan tindak pidana.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan mekanisme restorative justice (RJ) tidak bisa diterapkan di sejumlah tindak pidana seperti korupsi, terorisme dan kekerasan seksual

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengungkap sederet capaian satu tahun Kementerian Hukum (Kemenkum). Dia mengaku cukup puas dengan capaian kinerja satu tahun

Menkum Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan persoalan dualisme organisasi SOKSI dan memastikan hanya ada satu kepemimpinan yang sah.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas telah mengesahkan surat keputusan (SK) tentang kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)