Berita Terbaru Perintangan penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam putusannya mengubah bunyi pasal mengenai perintangan proses penyidikan.

MK menyatakan tidak dapat menerima uji materi pasal perintangan penyidikan atauobstruction of justicedi UU Tipikor yang dimohonkan Hasto Kristiyanto.

Hasto mengajukan permohonan uji materi pasal perintangan penyidikan atau Pasal 21 UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Permohonan diajukan pada Kamis 24 Juli atau satu hari sebelum Hasto divonis dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap pada Jumat 25 Juli.

Dalam persidangan itu, Chairul Huda menjelaskan soal proses penyelidikan dalam penanganan suatu perkara belum pro justitia.

Maruarar menyampaikan itu ketika menjadi saksi ahli meringankan sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW anggota DPR RI, dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.

Sebab, legalitas alat bukti dalam proses hukum sangat penting. Maruarar menyampaikan itu, ketika menjadi saksi ahli yang meringankan dengan terdakw Hasto Kristiyanto.

Maruarar menyampaikan itu, ketika menjadi saksi yang meringankan sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW anggota DPR RI, dengan terdakwa Hasto Kristiyanto

Ronny menjelaskan Maruarar Siahaan dihadirkan jadi saksi meringankan untuk menjelaskan tafsir Undang-undang serta perkara Nomor 18 dan 28 yang sudah inkracht 5 tahun lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi, memberi respons terkait dengan pandangan kubu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, soal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli dari UGM.

Tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menyoroti laporan pihaknya terhadap penyidik ke Dewas KPK hingga Bareskrim Polri.

Bersaksi di persidangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri menjelaskan bahwa uang suap PAW anggota DPR RI 2019-2024 itu dari Haru Masiku.