Viral Lampung Enggak Maju-maju, KPK: Perlu Dicurigai Ada Korupsi
- TikTok @awbimaxreborn
VoxPop Trending – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sebuah respons atas viralnya tiktokers yang memviralkan jeleknya infrastruktur pembangunan jalan di Provinsi Lampung. Tiktokers yang memviralkan itu yakni bernama Bima Yudho Saputro dengan akun tiktok @awbimaxeborn.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan bahwa lembaga antirasuah KPK ini akan mengawasi terkait dengan adanya pembangunan proyek dimanapun yang dilakukan secara tidak maksimal.
Artinya, jika kedapatan ada pembangunan yang telah dilaksanakan, namun pembangunan itu justru kembali rusak dalam kurun waktu yang dekat. Maka itu merupakan tugas KPK untuk melakukan pengawasan.
"Kewenangan KPK itu yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikorup, tapi kalau proyek-proyek yang tidak efektif kemudian misalnya tidak dilaksanakan sehingga rusak apalagi menjelang mudik begini, itu tentunya masih dalam kerangka program pemerintah," ujar Nurul Ghufron kepada wartawan, Selasa 18 April 2023.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron.
- VoxPop/Rahmat Fatahillah Ilham.
"Tapi kalau sekiranya teman-teman ada info bahwa pak itu sudah dilaksanakan pak, tapi kok baru sebulan dua bulan rusak, itu diduga proyeknya ada yang tidak benar, yang salah satunya mungkin perlu dicurigai ada korupsi," sambungnya.
Kemudian, Ghufron menegaskan bahwa semua masyarakat diminta untuk tetap berperan salam memberikan sebuah informasi terhadap pembangunan pemerintah. Maka dari itu, KPK pun akan menindaklanjuti jika didapati ada sebuah laporan masyarakat.
"Yang begitu-begitu baru KPK akan turun untuk memonitor dulu, karena kalau sudah dilaksanakan berarti penentuan wewenang pelaksanan yang sudah selesai," bebernya.
Sebelumnya, Media sosial saat ini tengah ramai pemberitaan antara TikTokers Awbimax Reborn alias Bima Yudho Saputro dengan pemerintah Lampung. Hal ini karena pengguna akun TikTok tersebut memuat sebuah video singkat dirinya yang berjudul "Alasan Lampung Enggak Maju-Maju."
Usai video tersebut viral di media sosial, orang tua TikTokers Bima Yudho Satrio disebut mendapatkan intimidasi dari aparat penegak hukum. Bima bahkan mengaku dilaporkan ke polisi oleh advokat Ghinda Ansori dengan tuduhan ujaran kebencian.
Juru bicara dari pihak keluarga tiktokers Bima Yudho yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung, Bambang Kuncoro (kiri), Bandarlampung, Minggu, 16 April 2023.
- ANTARA/Dian Hadiyatna
Rupanya, Ghinda sendiri adalah anggota tim hukum Gubernur Lampung. Setelah dilaporkan ke polisi, Bima yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Australia mendapat visa perlindungan. Kini, warganet pun mulai menguliti pejabat pemerintah Provinsi Lampung.
Berawal dari video potongan interview soal pembangunan jalan yang baru dilakukan usai viral video kritikan Bima soal kondisi infrastruktur Lampung, Wagub yang akrab disapa Nunik itu menampik hal tersebut hingga menyinggung soal Kota Baru.
"Bukan berarti gara-gara viral dikerjakan, saya jelaskan pekerjaan kami bukan soal untuk viral atau menjawab viral, jadi kita kerja siang malam bukan urusan sama viral," ujarnya.
Tiktoker Bima Yudho Saputro yang kritik Lampung gak maju-maju
"Bukan tidak kepingin loh membangun Kota Baru dengan kantor yang besar dan megah. tapi hati pak gubernur lebih tergerak membangun jalan dan jembatan daripada kantor," terangnya.
Warganet yang melihat pernyataan tersebut malah mempertanyakan soal hasil karena selama ini kondisi jalan di sejumlah daerah di Lampung cukup memprihatinkan. Bukan hanya itu saja, beberapa akun membongkar masa lalu wagub.
"Pembangunan mangkrak mangsudnya? Klo ngurusin pembangunan yaaaa harus smp selese, itu jalan2 pd merem apa gimana si? Bayar pajak buat apaa dong klo jalan masih lumpur ky gitu?" kata warganet.
"Jalan apanya wkwkwk kl bolong ditambel doang gk rata bikin bahaya, bahkan di kota pun smpe ada lobang yg ngebahayain pengendara kl gk waspada, karna prnh jd korban gw jatoh masuk lobang anjer pdhl di kota," tutur akun yang lain.
KPK Ajukan Banding Vonis Dua Tahun Penjara Gubernur Riau Abdul Wahid
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, banding atas vonis abdul wahid yang diambil ini merupakan pelaksanaan kewenangan JPU KPK sebagaimana diatur dalam hukum
