Cawabup Trihandy Cahyo: Gaji Rp1,1 Juta Bisa Hidup Sejahtera di Kabupaten Nganjuk
- YouTube/KPU Kabupaten Nganjuk
Nganjuk, VoxPop – Calon Wakil Bupati (Cawabup) Nganjuk nomor urut 3, Trihandy Cahyo Saputro mengatakan bahwa, dengan pendapatan atau gaji Rp1,1 juta masyarakat dapat hidup Sejahtera di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Hal tersebut dikatakan Trihandy saat Debat Calon Wakil Bupati Nganjuk di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk pada Rabu, 6 November 2024 sore.
Sebelum mengucapkan hal tersebut, Tihandy lebih dulu menyampaikan bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Nganjuk per tahun sebesar Rp29,92 juta.
“Artinya, perbulan pendapatan seluruh masyarakat itu 2,5 juta. Artinya ini di atas UMR (upah minimum regional) UMR kita Rp2,2 juta,” kata dia, dilihat melalui YouTube KPU Kabupaten Nganjuk Selasa, 12 November 2024.
“Jika dibandingkan pengeluaran per kapita kita hanya Rp1,1 juta. Di sini artinya, hidup kita, semua masyarakat di Kabupaten Nganjuk hidupnya terjangkau, karena hanya Rp1,1 juta bisa memenuhi,” sambungnya.
Trihandy menegaskan, dengan pendapatan perbulan Rp1,1 juta, masyarakat Nganjuk dapat hidup sejahtera dan nyaman. “Artinya hidup di Kabupaten Nganjuk terjangkau juga sejahtera dan nyaman,” tandas Trihandy.
Merespons pernyataan Trihandy, Cawabup Nganjuk nomor urut 1, Aushaf Fajr mengatakan bahwa apa yang dikatakan Cawabup nomor urut 3 sangat berbanding terbalik dengan kenyataan.
“Kenyataannya masih banyak warga Kabupaten Nganjuk yang nggak tahu besok mau makan apa. Jadi jangan bilang pemerataan sudah selesai, jangan bilang masyarakat Nganjuk sudah Sejahtera,” tegas Aushaf.
Dia menilai, masalah pemerataan ekonomi dan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk masih menjadi PR besar yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.
“Menurut kami, pemerataan harus segera dilakukan, agar apa yang diimpikan pasangan nomor 3 nanti dapat terlaksana,” pungkas Aushaf.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
