Bantuan Pemerintah untuk Media Massa Indonesia di Tengah Tekanan Ekonomi
- Istimewa
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa intervensi negara dalam menopang media adalah praktik wajar di negara demokrasi.
Rekomendasi Tambahan
Selain mengawal implementasi Perpres Publisher Rights, pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah strategis lain yaitu: Pertama, subsidi konten bermutu dengan memberi dukungan finansial untuk produksi konten edukatif, kebudayaan, literasi, dan jurnalisme investigatif. Kedua, dana abadi media dengan membentuk endowment fund untuk mendanai riset, pelatihan jurnalis/programmer, dan inovasi teknologi media. Ketiga, skema pinjaman lunak melalui kerja sama dengan perbankan dalam menyediakan kredit khusus bagi industri media, mirip dengan kredit usaha untuk UMKM.
Keempat, keringanan biaya melalui potongan hingga 50% terhadap pajak (PPh, PPN), biaya listrik, biaya izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan izin penggunaan frekuensi (ISR) selama periode krisis. Kelima, moratorium regulasi dengan menunda sementara kewajiban yang membebani Lembaga Penyiaran seperti pembatasan iklan niaga, kewajiban siaran lokal dan denda administratif isi siaran. Keenam, alokasi belanja negara dengan mengarahkan anggaran APBN dan APBD untuk belanja iklan layanan publik, hibah produksi, atau sosialisasi melalui media massa Indonesia.
Langkah-langkah ini dapat memperpanjang “nafas” media massa Indonesia sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem informasi yang sehat.
Menyelamatkan Media, Menyelamatkan Demokrasi
Krisis ekonomi yang melanda media massa Indonesia nyata adanya. Jika dibiarkan bukan hanya ribuan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan tetapi juga kualitas demokrasi yang terancam. Karena itu negara harus hadir dengan membuat kebijakan komprehensif yaitu regulasi adil, subsidi, insentif fiskal, hingga program strategis. Dengan dukungan yang tepat media massa Indonesia dapat bertahan, beradaptasi, dan berkembang di era digital. Media yang sehat akan tetap menjadi tiang penyangga demokrasi, penyedia informasi kredibel, serta mitra strategis pembangunan bangsa.
Perpres Publisher Rights: Keadilan Ekonomi untuk Industri Pers Indonesia
Wamenkominfo Nezar Patria menekankan bahwa Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights menjamin keadilan ekonomi industri pers.
