ASN Daerah: Menagih Keadilan di Balik Kasta Seragam Korpri
- vstory
(Artikel opini ini ditulis oleh Gita Sulika Sari, Pegawai Negeri)
Dalam setiap upacara hari besar nasional, kita menyaksikan lautan batik Korpri yang seragam, namun realitas yang dihadapi oleh ASN Daerah di pelosok kabupaten sangatlah kontras dibandingkan rekan di pusat. Jargon "ASN Satu, Indonesia Maju" yang sering dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi nasional pun nyaring digaungkan sebagai visi besar penyatuan martabat abdi negara. Namun, bagi para abdi negara di tingkat lokal, narasi persatuan itu kerap terasa sebagai anomali di tengah jurang kesejahteraan yang kian menganga.
Masyarakat awam mungkin mengira bahwa setiap orang yang berbaju Korpri memiliki kemapanan yang sama. Namun, kenyataannya, saat para birokrat di kementerian pusat menikmati stabilitas Tunjangan Kinerja (Tukin) yang cair presisi, ribuan ASN di daerah harus memulai kalender kerja awal tahun dengan kecemasan: kapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka akan cair? Fenomena ini bukan sekadar soal angka di buku tabungan, melainkan tentang bagaimana negara memvalidasi nilai pengabdian di setiap jengkal wilayahnya.
Paradoks Fiskal dan Beban Nyata ASN Daerah
Ketimpangan ini bersumber dari dikotomi sumber pendanaan yang menciptakan "kasta" ekonomi di tubuh birokrasi. Jika Tukin kementerian didukung penuh oleh kepastian APBN, maka nasib TPP daerah harus tertatih mengikuti napas APBD masing-masing sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan ini secara tidak langsung melegitimasi ketimpangan fiskal yang berujung pada diskriminasi kesejahteraan.
Kondisi ini semakin ironis jika kita membedah realitas lapangan. Banyak ASN daerah yang bekerja dalam kepungan keterbatasan infrastruktur yang ekstrem. Mereka adalah pejuang yang setiap hari harus menempuh akses jalan rusak, bergulat dengan sinyal komunikasi yang timbul-tenggelam, hingga bekerja di bawah bayang-bayang pemadaman listrik berkala. Belum lagi beban biaya hidup yang melonjak akibat mahalnya harga bensin di wilayah terpencil.
Secara teori organisasi, Expectancy Theory dari Victor Vroom menekankan bahwa motivasi kerja sangat bergantung pada harapan akan imbalan yang adil. Bagaimana mungkin kita menuntut profesionalisme tanpa batas jika pengabdian di medan berat tersebut justru dihargai lebih rendah dan dihantui ketidakpastian administratif yang melelahkan?
