Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya?

Jokowi dengan pimpinan partai koalisi pemerintah
Sumber :
  • vstory

Uang adalah alat dan energi

img_title Disambut Teriakan 'Bapak Pulang Kampung', Jokowi Jadi Rebutan Warga di CFD Kupang

Sistem kapitalistik ini menafikan aset seolah-olah seluruh nusantara ini walaupun dimiliki Sultan Pakubuwono, atau Sultan Mangkunegoro tidak bisa dimanfaatkan kecuali dikelola melalui uang bank.

Jadi seluruh Gunung Merapi, gunung Merbabu, gunung Bromo gunung Semeru tidak bisa dimanfaatkan kecuali lewat uang bank, celakanya lagi oleh Soeharto dibuat undang undang bank Indonesia bahwa hanya pemerintah yang boleh mengakses kepada bank internasional.

img_title Jokowi Kunjungi NTT Selama Tiga Hari, Sambutan Masyarakat Diprediksi Meriah

Otomatis Anda punya kebun, tanah milik Anda, tetapi Anda tidak punya uang, di mana 80% uang dalam bentuk kreditnya bank, otomatis Anda bukan orang kaya, tidak bisa masuk ke bank.

Jadi mereka tahu bahwa Eropa tidak punya tanah apalagi tambang. Pemilik tanah mother assets hanya 5 negara, di antaranya Nusantara, Tsar Russia, Raja Tiongkok. Semua dinafikan seolah-olah mereka harus mengakses kepada bank Mother assets tersebut dikuasai oleh USA alasannya menang perang. Kalau tidak setuju, di bom. Itu terjadi di Cuba Venezuela, Libya, Iraq, Iran, Turki, dll.

img_title Kunjungan Jokowi ke NTT Disebut PSI Bukan Sekadar Silaturahmi Politik

Definisi mother assets adalah bahwa bumi tanah dan wilayah negara ini adalah ibu pertiwi motherland. Bukan milik Ny Suharti.

Monopoli adalah distorsi
Oleh karena itu, distorsi pemerintah orde baru kemudian melahirkan monopoli usaha. Cikal bakal mereka adalah penguasaaan agraria.

Inilah yang tidak disadari oleh bahkan polisi dan jaksa mereka lahir tahun1980-an apalagi. Lahir sudah ada indomie pagi siang malam makannya indomie. Mau ngomong apalagi.

Kebijakan Jokowi Omnibus law adalah apocalypso merubah struktur monopolistik menjadi kesempatan yang sama kepada semua warga negara.

Oleh Jokowi, dalam pidatonya "Saya sudah tahu siapa siapa mereka yang menguasai sistem kapitalistik, satu satu ada di kantong saya".

Tentu saja Jokowi tidak bisa membatalkan HGU yang jumlahnya 74% wilayah nusantara, tetapi satu satu kan bisa dikembalikan ke negara. (http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id berita pajak presiden jokowi kantongi nama-nama wajib pajak peserta amnesti pajak)

Itulah disebut apocalypso.

Surya Darmadi itu menguasai HGU selama 40 tahun, sekarang masa berlakunya habis. Oleh Jokowi dari dulu gak bisa digerakkan oleh menteri ATR BPN, setelah ganti oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto sekonyong-konyong bisa. Inilah yang membuat Tanah Sentul, Jonggol, Serpong, Pantai indah kapuk oleng.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VoxPop.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut