Rantai Pasok Hijau: Antara Beban dan Investasi
- vstory
VoxPop – Menjaga bumi memang tidak pernah mudah. Data Copernicus Climate Change Service (C3S), pada 15 Maret 2025, menunjukkan suhu rata-rata global sebesar 14,08 derajat celcius. Angka itu setara 0,7 derajat celcius di atas rata-rata suhu bumi selama 30 tahun, pada kurun 1991-2021, dan 1,6 derajat celcius di atas masa pra-industri. Perjanjian Paris mengharuskan dunia menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat celsius dari masa pra industri. Ini bertujuan untuk guna membatasi dampak bencana iklim yang sangat dahsyat.
Sulitnya menjaga pemanasan global itu disebabkan emisi karbon dioksida yang terus meningkat. Padahal, dunia sudah berkomitmen agar emisi ini turun 45% pada 2030 untuk menjaga target pemanasan global 1,5 derajat Celsius itu tadi.
Di Indonesia, laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa sektor logistik berkontribusi terhadap 36?ri total emisi industri nasional. Itu artinya, supply chain management (SCM) yang berkelanjutan menjadi sangat penting di tengah meningkatnya tekanan global untuk mengurangi emisi karbon dan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien.
Isu SCM atau manajemen rantai pasok menjadi semakin krusial mengingat ketergantungan industri pada sistem logistik konvensional yang tidak hanya boros energi, tetapi juga menyumbang emisi tinggi. Masalahnya lagi, penelitian dari Bank Dunia menunjukkan bahwa 40% perusahaan manufaktur di Indonesia masih enggan beralih ke praktik rantai pasok yang lebih hijau karena anggapan bahwa biaya implementasinya terlalu tinggi.
Namun, apakah penerapan SCM berkelanjutan benar-benar lebih hemat dalam jangka panjang atau hanya menjadi beban tambahan bagi industri? Di banyak negara, regulasi lingkungan telah memaksa perusahaan untuk memperbaiki rantai pasok mereka atau menghadapi pajak karbon yang semakin besar.
Uni Eropa, misalnya, mulai menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yang akan membebankan tarif lebih tinggi bagi produk yang tidak memenuhi standar keberlanjutan. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi Indonesia, terutama bagi sektor-sektor ekspor utama seperti minyak sawit, tekstil, dan makanan olahan. Laporan dari Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa ekspor minyak sawit Indonesia mengalami penurunan sebesar 8,7% pada kuartal pertama 2024 akibat tidak terpenuhinya standar ESG di Eropa.
