Tolak Omnibus Law Cilaka, Buruh Serang Segel Akses Kawasan Industri
- VoxPopnews/Yandi Deslatama
VoxPop – Tolak Omnibus Law, berbagai serikat buruh lakukan sweeping dan mengajak buruh lainnya yang berada di kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten. Sweeping yang dilakukan para buruh, di jaga ketat oleh kepolisian yang dipimpin Kapolsek Cikande, Kompol Rizky Salatun, guna mencegah anarkisme.
Usai lakukan sweeping, ribuan buruh berorasi dan menutup akses pintu masuk menuju kawasan industri modern Cikande, yang mengakibatkan kemacetan panjang di jalan penghubung antara Kabupaten Serang menuju Tangerang Raya dan Jakarta, bahkan Kapolres Serang AKBP Mariyono, harus turun tangan mengatur arus lalu lintas.
"Kita terus mengupayakan aksi ini tidak mengganggu ketertiban umum, apalagi sampai mengganggu arus lalu lintas dan kemacetan yang dilakukan oleh massa aksi," kata Kapolres Serang Kabupaten, AKBP Mariyono, ditemui disela-sela mengatur arus lalu lintas, Selasa 3 Maret 2020.
Massa aksi diimbau tidak menutup arus lalu lintas, akses jalan tol dan mengganggu ketertiban umum selama berdemonstrasi. Petugas kepolisian pun diminta tidak membawa, apalagi menggunakan senjata api dalam menjaga demonstrasi ribuan buruh di Banten.
"Tidak ada anggota Polri yang membawa senjata api. Provos sudah saya suruh cek, kecuali terjadi situasi kontijensi. Anggota tim khusus dari Brimob menyesuaikan, tapi (penggunaan senjata api) semua atas perintah dari saya sebagai penanggung jawab," ujarnya singkat.
Sedangkan massa aksi buruh dari wilayah Tangerang Raya, masih berada di daerahnya masing-masing. Mereka masih berkumpul dan berencana akan menjemput buruh yang ada di Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kemudian mereka akan bertemu di titik aksi di KP3B, Kota Serang, bersama buruh dari Kota Cilegon.
"Belum (berangkat dari Tangerang). Masih di Tangerang," kata Ketua KSPSI Banten, Dedi Sudradjat, saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya.
Respons Putusan MK, DPR Bakal Bentuk Omnibus Law Ketenagakerjaan
Omnibus Law Ketenagakerjaan itu akan meliputi pengaturan keselamatan kerja, kontrak, penentuan layak atau tidaknya sistem outsourcing, termasuk setelah disahkan UU PPRT.
