Gara-gara Netanyahu, Rencana Biden Hidupkan Kembali Otoritas Palestina Gagal Total
- New York Post
Washington – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menghadapi rintangan besar dalam kampanyenya untuk merevitalisasi Otoritas Palestina (PA), yang bermarkas di Ramallah sebagai penerus Hamas di Jalur Gaza.
Hal itu karena Washington gagal meyakinkan Israel untuk membuka blokir dana yang diperlukan untuk mencegah keruntuhan total PA.
“Bahkan jika kami setuju (untuk) mengambil alih Hamas di Gaza, bagaimana kami bisa menerapkannya? Kebijakan Israel adalah melemahkan otoritas, bukan memperkuatnya,” kata Wakil Perdana Menteri Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh.
“Kami bahkan tidak bisa membayar gaji tentara kita, karyawan kita,” tambahnya, dikutip dari The Cradle, Rabu, 27 Desember 2023.
Presiden Amerika, Joe Biden dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
- ANTARA FOTO
Meskipun ada kunjungan sepanjang waktu ke markas PA, yang dijaga ketat di Ramallah dan pertemuan dengan pihak berwenang Israel, para pejabat AS hanya mencapai sedikit kemajuan dalam menjamin pelepasan jutaan uang pajak Palestina yang telah diblokir Israel sejak 7 Oktober 2023.
Dua bulan lalu, kementerian keuangan Israel, yang dipimpin oleh pejabat supremasi Yahudi Bezalel Smotrich, membekukan transfer pendapatan pajak sebesar sekitar US$188 juta atau setara dengan Rp2,8 triliun, setiap bulan ke Otoritas Palestina.
“PA merasa tidak perlu menjauhkan diri dari tindakan biadab ini, dan para pejabat di otoritas tersebut bahkan menyatakan dukungannya terhadap pembantaian yang mengerikan tersebut. Lebih jauh lagi, PA bertindak melawan Israel di Pengadilan Kriminal Internasional dan Mahkamah Internasional," kata Smotrich pada 30 Oktober lalu.
Pendapatan pajak, yang dikenal di Palestina sebagai maqasa, dikumpulkan oleh pemerintah Israel atas nama Otoritas Palestina, atas impor dan ekspor Palestina. Israel mendapat komisi sebesar 3 persen dari pendapatan yang dikumpulkan.
Pada hari Jumat, 22 Desember 2023, Komisi Eropa mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan paket bantuan sebesar US$130 juta atau Rp2 triliun untuk membantu menutup kesenjangan tersebut.
Menurut Sabri Saidam, anggota komite pusat partai Fatah dan penasihat dekat Presiden PA Mahmoud Abbas, rencana warga Palestina untuk menerima pendapatan pajak mereka telah gagal.
Selain mencari cara untuk mencegah keruntuhan finansial PA, para pejabat AS juga mendorong perubahan dan wajah-wajah baru di posisi-posisi penting dalam upaya terakhir untuk meningkatkan citra publik terhadap organisasi yang sangat tidak populer tersebut.
