KPK Segera Tahan Rizal Djalil

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil diperiksa KPK
Sumber :
  • VoxPopnews/Edwien Firdaus

VoxPop – Komisi Pemberantasan Korupsi segera merampungkan berkas anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil. Sehingga, pada pemeriksaan berikutnya Rizal Djalil selaku tersangka dapat dilakukan penahanan atas kasus suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

img_title KPK Sita Emas hingga Mata Uang Asing di Kasus Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang

"Nanti, kalau memang penyidik sudah menyimpulkan perlu dilakukan penahanan karena alasan itu terpenuhi, tentu akan disarankan kepada pimpinan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkatnya, Kamis 10 Oktober 2019.

Febri mengatakan, penyidik memiliki alasan objektif dan subjektif untuk menahan seorang tersangka. Jika indikator yuridis pada Pasal 21 KUHAP terpenuhi, penyidik tidak segan menahan Rizal sesegera mungkin.

img_title Penampakan 4 Moge yang Disita KPK Terkait Kasus Pemerasan Bupati Pemalang

"Dan, penyidik seringkali mempertimbangkan, untuk menentukan sikap di penyidikan, apakah perlu dilakukan penahanan saat ini, atau masih perlu dilakukan kegiatan-kegiatan lain," ujarnya.

Pada Rabu 9 Oktober 2019, Rizal menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Tetapi, KPK belum juga menahan Rizal seusai pemeriksaan.

img_title Dewas KPK Terima 762 Laporan Penyadapan hingga 6 SP3 Sepanjang Semester I 2026

Rizal sendiri, meminta lembaga antirasuah membeberkan bukti-bukti keterlibatannya dalam skandal suap itu. Rizal siap kembali diperiksa, jika keterangannya masih dinilai belum cukup menjelaskan benang merah perkara.

Dia juga menyangkal, pernah menerima uang haram dari Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta. Dia berkelit, terlibat dalam pengaturan proyek SPAM untuk digarap perusahaan Leonardo.

KPK menduga Rizal menerima 100 dolar Singapura dari Leonardo, agar Rizal bersedia membantu perusahaan Leonardo mendapat proyek SPAM. 

Salah satunya, proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria, dengan anggaran Rp79,27 miliar. (asp)

Juru bicara KPK Budi Prasetyo

KPK Setop Penyidikan 6 Kasus, Ada Sekjen DPR hingga Wamenkum Eddy Hiariej

KPK menghentikan penyidikan enam kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan SP3 dengan alasan tersangka meninggal hingga permohonan praperadilan dikabulkan

img_title
VoxPop.co.id
4 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut