Mabuk dan Sawer Biduan Pakai Dana Desa, Syamsul Kades Harimau Tandang Divonis 5 Tahun Bui
- VoxPop.co.id/Sadam Maulana (Palembang)
Palembang, VoxPop - Oknum Kepala Desa Harimau Tandang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Syamsul dijatuhi vonis hukuman pidana lima tahun. Syamsul dijatuhi vonis karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa.
Terdakwa Syamsul berbuat konyol menyalahgunakan dana desa untuk mabuk-mabukan serta menyawer biduan di tempat karaoke.
Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim, Kristanto Sahat H Sianipar dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor palembang, Senin, 13 Januari 2025.
Dalam amar putusan, hakim menyatakan terdakwa Syamsul terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp383 juta lebih.
Ilustrasi tahanan diborgol
- ANTARA FOTO
Menurut hakim, terdakwa Syamsul dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Mengadili dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syamsul dengan pidana penjara selama 5 tahun serta denda Rp50 juta subsider 3 bulan," demikian hakim ketua saat membacakan amar putusan di persidangan.
Selain pidana penjara, terdakwa Syamsul juga dijatuhkan pidana tambahan Uang Penganti (UP) sebesar Rp383,9 juta. Namun, bila uang tersebut tidak sanggup terdakwa bayar, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Usai putusan dibacakan majelis hakim, terdakwa melalui kuasa hukumnya langsung menyatakan menerima vonis tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Ilir, menuntut terdakwa Syamsul dengan pidana penjara selama 5 tahun. Selain itum jaksa menuntut denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Dinonaktifkan Sementara dari Jaksa, Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji Meski Cuma 50 Persen
Kejaksaan Agung (Kejagung) menonaktifkan sementara Febrie Adriansyah dari statusnya sebagai jaksa buntut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan korupsi.
