Lebih Fair, Kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Ditangani KPK

Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra (tengah)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Nawawi menambahkan, di sejumlah negara, kehadiran lembaga antikorupsi seperti KPK dilatari ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum di negara-negara tersebut dalam menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh dan di dalam lingkungan kerja aparat itu sendiri.

img_title Irjen Napoleon Bonaparte Tak Dipecat Buntut Korupsi Djoko Tjandra, Beda dengan Jaksa Pinangki

Untuk itu, Nawawi memandang wajar jika ada kelompok masyarakat seperti ICW yang meminta KPK mengambil alih kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan penegak hukum.

Meski begitu, Dia menegaskan, pernyataannya bukan berarti KPK akan mengambil alih kasus-kasus tersebut. Nawawi menilai akan lebih elok jika perkara-perkara itu dilimpahkan Kejaksaan atau Kepolisian atas kehendak sendiri.

img_title Irjen Napoleon Bonaparte Tidak Banding Pasca Lolos dari Pemecatan

"Saya tidak bicara soal pengambilalihan, tapi menurut saya akan lebih pas kalau ada kehendak sendiri untuk melimpahkan penanganan-penanganan perkara semacam itu kepada KPK, dan KPK tidak hanya berada dalam koridor supervisi," imbuhnya. (ren)
 

Djoko Sugiarto Tjandra

Ketua KPK Bicara Peluang Djoko Tjandra jadi Tersangka Suap Harun Masiku

Setyo Budiyanto buka suara soal peluang Djoko Tjandra menjadi tersangka atau tidak

img_title
VoxPop.co.id
14 April 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut