Laporan Nota Keuangan, Berikut 6 Fokus Kebijakan Fiskal 2022
- YouTube Sekretariat Presiden
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
Sehingga, setiap anggaran APBN yang digelontorkan pemerintah dapat membawa dampak positif bagi seluruh daerah di tanah air.
Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan berbasis zero based budgeting.
Tujuannya, mendorong sinergi antara pusat dan daerah ketika menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Dengan fokus utamanya adalah prioritas berbasis hasil terhadap berbagai ketidakpastian yang bisa berpotensi terjadi.
"Melanjutkan reformasi penganggaran dengan zero-based budgeting untuk mendorong belanja lebih efisien,” imbuh Presiden.
Dengan fokus-fokus ini, maka pemerintah memerlukan alokasi APBN Tahun 2022 mencapai Rp 2,708 triliun. Meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1,938 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp 770,4 triliun.
