Otonomi Daerah: Definisi, Tujuan, Asas, Prinsip, dan Dasar Hukum

VoxPop – Melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan otonomi daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti diri mereka sendiri dan namos yang berarti hukum atau aturan.

Baca Juga

DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah

Jadi, otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Hal ini dimaksudnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi daerah merupakan hak daerah otonomi untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut penjelasan otonomi daerah secara lengkap yang dilansir dari repository.uin-suska.ac.id.

Baca Juga

Harga Pertamax Turun, Anggota DPR: Pemerintah Pastikan Kebijakan Harga BBM Ikuti Pasar Global

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Baca Juga

Qodari: Pemerintah Pastikan Peringatan HUT ke-81 RI Lebih Dekat dengan Rakyat

F. Sugeng Istianto

Otonomi daerah merupakan sebuah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Syarif Saleh

Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur dan memerintah daerahnya sendiri, di mana hak ini diperoleh dari pemerintah pusat.

Kansil

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah guna mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Widjaja

Otonomi daerah adalah salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan guna memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik.

Vincent Lemius

Otonomi daerah merupakan kebebasan atau kewenangan dalam membuat keputusan politik dan administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Otonomi Daerah

1. Terdapat sebuah keadilan secara nasional
2. Bisa meningkatkan pelayanan lebih baik kepada masyarakat
3. Distribusi regional yang merata dan adil
4. Bisa mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi
5. Menjaga hubungan supaya tetap harmonis antara pemerintah pusat, daerah, dan antardaerah terhadap integrasi Republik Indonesia.
6. Bisa mendorong pemberdayaan masyarakat
7. Bisa menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, dan mengembangkan fungsi dari pihak DPRD

Asas Otonomi Daerah

Pada dasarnya asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah ada tiga, yaitu:

• Asas desentralisasi yang bermakna penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengurus urusannya sendiri berdasarkan asas otonom.
• Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur dan bupati atau wali kota yang menjadi representasinya di daerah.
• Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom guna melaksanakan Sebagian urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi kepada kabupaten atau kota untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah provinsi.

Halaman Selanjutnya

Prinsip Otonomi Daerah