MUI Kritik Pemerintahan Jokowi: Kesenjangan Ekonomi Semakin Terjal
VoxPop – Majelis Ulama Indonesia memperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini MUI melihat kesenjangan ekonomi nasional saat ini semakin lebar dan terjal, antara masyarakat dengan ekonomi atas dan masyarakat dengan ekonomi menengah, serta ekonomi bawah.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas mengatakan, masih banyak warga Indonesia belum merasakan kesejahteraan yang sebenar-benarnya hingga saat ini.
"Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil menjesahaterakan rakyatnya, tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar, dan menengah serta usah kecil," ujar Anwar salam acara Kongres Ekonomi Umat Islam Ke-II di Jakarta Pusat, Jumat 10 Desember 2021.
Anwar mengatakan, para masyarakat yang memiliki penghasilan kecil dengan usaha yang tergolong menengah ke bawah belum sepenuhya sejahtera karena di bawah tekanan ekonomi.
"Sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultra mikro, itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita tampak semakin terjal," ujarnya.
MUI berdasarkan hasil penelitiannya mengenai indeks pertumbuhan ekonomi Indonesia, terlihat mengalami penurunan sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi.
"Itu bisa kita lihat dalam indeks gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya, tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun menjadi 0,39," ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Pembangunan Rusun
- VoxPopnews/Tri Saputro
Selain turunnya indeks pertumbuhan ekonomi Indonesia, MUI juga menyoroti soal kepemilikan lahan yang harusnya dimiliki langsung oleh warga pribumi, sekarang telah dimiliki asing atau korporat.
"Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59 artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," ujarnya.
MUI menyinggung data kelompok usaha di Indonesia kepada pemerintah, MUI menemukan masih banyak warga yang belum diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah.
