YLBHI Samakan Jokowi dengan Soeharto, Ini Kata Istana

Presiden Jokowi di Hari Pers Nasional 2022.
Sumber :
  • Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.

VoxPop - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengunggah sebuah foto yang menyandingkan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Unggahan foto tersebut menyamakan kepemimpinan Jokowi dengan era Orde Baru kepemimpinan Soeharto.

img_title Lixil Dorong Transformasi Lanskap Arsitektur Nasional Lebih Berkelanjutan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) konpres konflik agraria 2019.

Photo :
  • VoxPopnews/ Syaefullah

Utamakan Pembangunan Tanpa Pikirkan Rakyat

img_title Roy Suryo Janji Tak Ambil Uang Ganti Rugi Rp206 Juta Jika Menang Praperadilan, Disumbangkan ke Panti Asuhan

Dalam unggahan foto tersebut, YLBHI memberikan keterangan yang menyebutkan bahwa Jokowi cenderung mengutamakan pembangunan tanpa memikirkan rakyat. Jokowi dinilai tidak mempedulikan keadilan.

"Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!" tulis YLBHI dalam akun instagramnya yang dikutip Senin 14 Februari 2022.

img_title Gelar Adat Jokowi Terus Bertambah, Ahmad Ali: Rakyat Mengingat Hasil Kerja

YLBHI juga mencantumkan 10 poin yang dinilai menjadi kesamaan pemerintahan Jokowi dan Soeharto. Pertama yakni mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.

Baca juga: Arsul PPP: Pengerahan Polri-TNI ke Desa Wadas Ulang Cara Orde Baru

Bernuansa Koruptif dan Nepotis

Kedua, pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis. Ketiga tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural.

Persamaan keempat yakni pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah. Kelima, legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.

"Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dg cara perampasan & perusakan lingkungan. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko," tulis aku tersebut.

Kriminalisasi Rakyat

Persamaan kedelapan, menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh. Kesembilan pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap.

"Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta," tulis akun itu.

Jangan Asal Bunyi

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait kritik YLBHI yang menyamakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke 2 RI Soeharto. Ngabalin mengatakan setiap pemimpin memiliki ciri khasnya masing-masing dan dalam memimpin bangsa masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya.

Ali Mochtar Ngabalin Tenaga Ahli Utama KSP

Photo :
  • tvOne

Ngabalin meminta YLBHI menggunakan mata dan juga hati dalam memberikan penilaian kepada Pemerintahan Jokowi. Sebab Jokowi gelah melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut