Dana Kartu Prakerja Salah Sasaran, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Data

VoxPop - Komisi XI DPR menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dana program Kartu Prakerja yang salah sasaran. Mereka meminta pemerintah melakukan perbaikan data penerima manfaat Kartu Prakerja.

Baca Juga

Jenderal Sigit soal Isu Pergantian Kapolri: Itu Hak Prerogatif Presiden



Ilustrasi pendaftar Kartu Prakerja.

Photo :

• tvOne.

"Komisi XI DPR dalam fungsi pengawasannya tentu akan meminta penjelasan atas temuan BPK tersebut kepada pengelola Kartu Prakerja,” kata Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya, Selasa, 31 Mei 2022.

Baca Juga

DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah

Dana Salah Sasaran Capai Miliaran Rupiah

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester II tahun 2021, BPK menemukan dana senilai Rp289,85 miliar dalam program Kartu Prakerja salah sasaran. Ketidaktepatan terjadi karena manfaat dana program Kartu Prakerja diterima oleh pekerja atau buruh dengan gaji di atas Rp3,5 juta.

Baca Juga

Harga Pertamax Turun, Anggota DPR: Pemerintah Pastikan Kebijakan Harga BBM Ikuti Pasar Global

Sementara, program Kartu Prakerja merupakan program perlindungan sosial masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yang dikhususkan bagi pekerja terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) dan pencari kerja.

Baca juga: Anggota Komisi IX Sebut Evaluasi Program Kartu Prakerja Gagal

Data Tidak Valid

Dari temuan BPK juga dilaporkan bahwa dasar perhitungan pada program Kartu Prakerja tidak menggunakan data yang valid, akurat dan mutakhir.

Untuk itu, selain akan meminta penjelasan kepada Manajemen Pengelola Kartu Prakerja, Komisi XI DPR juga menyarankan agar ada perbaikan dalam tata kelola program tersebut. Willy mengatakan, hal penting yang diperlukan dalam perbaikan program Kartu Prakerja yakni berkenaan dengan dasar data statistik keuangan pemerintah.

“Kita perlu mendorong kebijakan berbasis ilmiah. Karena itu data harus tepat dan terkelola dengan benar. Data dan analisa harus menjadi dasar pembuatan kebijakan,” katanya.

“Dengan demikian perbaikan bukan hanya parsial kasuistik. Tapi kita perbaiki secara mendasar. Saya kira kita semua punya komitmen yang sama untuk perbaikan tersebut,” tambah Willy.

Program Tidak Optimal

Willy mengingatkan data yang tidak akurat berbuntut pada tidak optimalnya program. Padahal program-program perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19 diharapkan dapat menyasar seluruh masyarakat yang terdampak.

“Kita lihat contoh yang terjadi saat ini namanya Kartu "Prakerja", dia semestinya berasal dari data angkatan kerja, jenis pekerjaan, upah, dan kalau dianalisa akan ketemu angka kerentanan by name by adress,” katanya.

Halaman Selanjutnya

“Tapi yang terjadi Kartu Prakerja itu menyasar mulai dari yang belum kerja, bahkan yang kesulitan wirausaha di mana mereka sudah memiliki program bantuan sosial sendiri seperti BLT UMKM dan sebagainya,” lanjut Willy.