Dana Kartu Prakerja Salah Sasaran, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Data
- ANTARA FOTO/Moch Asim
“Tapi yang terjadi Kartu Prakerja itu menyasar mulai dari yang belum kerja, bahkan yang kesulitan wirausaha di mana mereka sudah memiliki program bantuan sosial sendiri seperti BLT UMKM dan sebagainya,” lanjut Willy.
Diperlukan Aturan Khusus
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur XI itu menilai diperlukan beleid khusus dalam pelaksanaan program Kartu Pekerja. Menurut Willy, peraturan dan pelaksana sendiri bagi Kartu Prakerja akan mengoptimalkan penyelenggaraan program bantuan pemerintah itu.
“Jelas ini membutuhkan peraturan-pelaksana yang khas masing-masing. Tidak bisa gebyak uyah. Ketika satu peraturan dipakai untuk banyak sasaran, apalagi tidak mendetail, ya wajar jika terdapat temuan BPK,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.
BPK juga melaporkan kurangnya koordinasi dengan Pemda dan kementerian atau lembaga lain yang terlibat pada program Kartu Prakerja.
Willy pun menyayangkan adanya beberapa persoalan yang ditemukan pada pelaksanaan Kartu Prakerja mengingat alokasi untuk program ini di tahun 2021 cukup besar yakni Rp21,2 triliun. Perbaikan data dan tata kelola program diharapkan dapat lebih memaksimalkan Kartu Prakerja yang masih berjalan di tahun 2022 dengan nilai alokasi dana sebesar Rp11 triliun.
“Program Kartu Prakerja, yang selama pandemi COVID-19 menjadi program unggulan pemerintah dan diakui Bank Dunia sebagai program perlindungan sosial yang ideal perlu dievaluasi dari sisi pendataan. Kita ingin program “cash plus” ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tutur Willy.
Layanan 'Take Over' Pembiayaan Dinilai Jadi Solusi Bagi Kebutuhan Dana Tunai Cepat
CEO PT Anggrek Teknologi Indonesia, Chris Chen mengatakan, pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan atau SHM properti, kerap jadi pilihan masyarakat yang butuh dana cepat.
