KPK Masih Punya Utang 5 DPO di 2022, Termasuk Harun Masiku

Seorang petugas sedang membersihkan logo Gedung KPK di Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VoxPop Nasional - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengklaim pihaknya sudah berhasil menangkap 16 daftar pencarian orang (DPO), dari 21 buronan yang ada. Namun, hingga memasuki akhir 2022, lembaga antirasuah masih memiliki utang lima DPO.

img_title Rapor Merah KPK untuk Jawa Tengah: 5 Bupati Ditangkap karena Korupsi Sejak Awal 2026

"Dari DPO KPK sejumlah 21 orang, telah tertangkap sebanyak 16 orang, dan masih dalam pencarian sejumlah 5 orang," kata Alex di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Desember 2022. 

Alex merincikan siapa saja yang masih buron. Pertama, yakni Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Ricky ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan korupsi sejumlah proyek di Pemkab Mamberamo Tengah. 

img_title KPK Setop Penyidikan 6 Kasus, Ada Sekjen DPR hingga Wamenkum Eddy Hiariej

Harun Masiku

Photo :
  • Istimewa

Namun, saat hendak dijemput paksa oleh penyidik KPK, Ricky diduga kabur ke ke Papua Nugini.

img_title KPK Sita Emas hingga Mata Uang Asing di Kasus Dugaan Pemerasan Bupati Pemalang

Kedua, adalah Kirana Kotama, yang buron sejak 2017. Dia dijerat atas kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014.

Lalu, ketiga, yakni Izil Azhar, yang buron sejak 2018. Izil merupakan tersangka gratifikasi terkait pembangunan proyek dermaga Sabang tahun 2006-2011.

Keempat yakni Harun Masiku, yang buron sejak Januari 2020. Mantan Caleg PDI Perjuangan (PDIP) ini dijerat kasus suap anggota KPU RI Wahyu Setiawan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024.

Terakhir atau kelima yakni Paulus Tannos, tersangka korupsi pengadaan e-KTP. Kasus besar ini sejatinya warisan era periode lama yang belum tuntas. Tapi, baru di era Pimpinan Firli Bahuri Cs, Tannos dijerat sebagai tersangka. 


 

Bahtra Banong

DPR Minta Kemendagri Gencarkan Pembinaan Buntut Marak Kepala Daerah Korupsi

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk lebih gencar melakukan pembinaan terhadap kepala daerah imbas marak yang terjerat kasus korupsi.

img_title
VoxPop.co.id
4 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut