Universitas Paramadina Luncurkan Buku Oligarki, LP3ES: Pemilu Harus Dievaluasi Rakyat

Ilustrasi surat suara di pemilu
Sumber :
  • vstory

Jakarta - Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina melalui Paramadina Communication Institute (PCI) membuat forum seminar dan peluncuran buku dengan tema "Kehampaan Hak Rakyat di Hadapan Oligarki Menjelang Pemilu 2024". Dalam peluncuran buku ini, Universitas Paramadina menggandeng LP3ES.

img_title Jokowi ke Kader PSI: Percuma Punya Struktur Partai Tapi Cuma Formalitas

"Saya berterima kasih karena ini merupakan kegiatan yang sangat peduli tentang pengembangan peradaban ilmiah dan macam-macam. Kami dari LP3ES menyambut baik atas kerjasamanya," kata Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Abdul Hamid secara virtual, Kamis, 13 Juli 2023.

Abdul Hamid mengatakan hak rakyat di Indonesia memang betul hampa, karena Indonesia sudah mengalami perubahan dalam sistem demokrasi. 

img_title Intelijen AS Sebut China 'Miliki' Data 220 Juta Pemilih Pemilu

"Kalau saya lihat Indonesia ini negara sebagai pedagang dengan menghimpun oligarki kemudian rakyat seluruh memberi seperti toko klontong, sehingga rakyat tidak mempunyai hak," katanya.

Ilustrasi Pemilu 2024.

Photo :
  • VoxPop
img_title Prabowo: Satu Wisatawan Asing Minum Secangkir Kopi, Hidupi 10 hingga 15 Rakyat Kita

Abdul Hamid menilai kehampaan yang dirasakan pada rakyat itu harus dievaluasi oleh negara, terlebih menjelang Pemilu 2024 mendatang. 

"Harus dievaluasi selama 5 tahun, tidak cukup saat pemilu. Tapi evaluasi kinerja, yang parameternya adalah pancasila," ucapnya. 

Menurutnya, penyelenggaraan negara yang saat ini akan digelar, yaitu Pemilu harus dievaluasi oleh rakyat. Evaluasi itu juga harus sesuai dengan standar dari negara itu sendiri.

"Harus sesuai dengan Pancasila, ya itu parameternya ya 5 sila itu. Apakah semakin berkeadilan, itu penting karena selama ini tidak ada dalam proses bernegara kita," pungkasnya. 

Abdul Hamid mengingatkan jika suatu negara rusak, bukan menjadi tanggungjawab partai politik lagi, melainkan masyarakat. 

"Bukan menjadi tanggungjawab partai jika negara rusak. Mohon maaf, tidak ada tanggungjawab partai tidak ada, jika mereka diamanati kemudian rusak, ya rusak saja," katanya.

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Dinilai Saling Melengkapi Sebagai Pemimpin Negara

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai pasangan Presiden-Wapres yang saling melengkapi dan memperkuat.

img_title
VoxPop.co.id
4 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut