Rektor UIN Bukittinggi Minta Maaf soal Insiden Mahasiswa Tolak Gubernur Sumbar
- UIN Bukittinggi
"Untuk itu, Kami unsur pimpinan dan seluruh Civitas Akademika UIN Bukittinggi menyampaikan penyesalan mendalam dan permohonan maaf atas kejadian tersebut yang sama sekali tidak diharapkan. Permohonan maaf ini juga kami sampaikan kepada segenap masyarakat Sumatera Barat. Sejatinya peristiwa ini tidak terjadi apalagi di dunia kampus," sambungnya
Kabag Umum, Akademik, Perencanaan dan Keuangan UIN Bukittinggi, Hendra Nasrul menyebut, pihaknya merasa malu dengan kejadian tersebut. Secara lembaga, kami tidak ada menolak kedatangan Gubernur.
"Waktu itu kami tidak menduga, kami tak menyangka akan ada aksi ini. Kejadian kemarin menjadi aib bagi UIN Bukittinggi. Kami merasa ini aib bagi kami, kami sangat malu. Kami tidak menduga ini akan terjadi. Memang kami dari UIN Bukittinggi merasa kecolongan," tutup Hendra Nasrul.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi diusir mahasiswa saat hendak memberikan pembekalan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek, Bukittinggi. Pesertanya adalah, mahasiswa baru. Video aksi penolakan itupun kini viral di laman media sosial. Peristiwa itu, disebut terjadi pada Selasa kemarin.
Dilihat dari cuplikan video yang beredar, tampak Gubernur Mahyeldi sedang duduk dihadapan ribuan mahasiswa baru diatas panggung dalam ruangan Student Center UIN Bukittinggi. Berdasarkan informasi, disaat sesi tanya jawab ada seorang mahasiswa yang kemudian mengambil kendali diatas panggung.
Dengan spontan, mahasiswa tersebut berorasi dan menolak kedatangan Mahyeldi. Orasi mahasiswa itu pun mendapatkan sorakan dan tepuk tangan dari ribuan mahasiswa baru yang hadir pada saat itu. Tak hanya itu saja, spanduk bertuliskan isu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ham dilangkahi juga tampak terbentang.
Informasi yang dihimpun, sikap mahasiswa yang menolak keras kehadiran Gubernur itu, berkaitan dengan masalah isu usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Mahasiswa menuntut usulan PSN yang diajukan Gubernur Mahyeldi ke Pemerintah Pusat dicabut lantaran dinilai mengancam keberadaan masyarakat disana.
