NCW: Proyek Rempang Berpotensi Jadi Ladang Korupsi untuk Danai Pemilu 2024
- Istimewa
Riau – Penolakan pembangunan Rempang Eco-City memicu bentrokan antara warga dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam, di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, sejak 7 September 2023 lalu. Dalam hal ini, Nasional Corruption Watch (NCW) menilai Pemerintah harus menahan diri terkait realisasi proyek Rempang Eco-City.
NCW juga meminta Pemerintah tidak memaksakan proyek itu berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Ketua Umum Nasional Corruption Watch, Hanifa Sutrisna menilai proyek Rempang Eco-City perlu ditunda kegiatan relokasi dan penggusuran tanah rakyat di Pulau Rempang. Setidaknya, hingga rampungnya Pemilihan Umum pada Februari 2024 mendatang.
Mahasiswa pingsan saat demo Rempang di Lombok, NTB
- Satria Zulfikar
Ia mengatakan bahwa proyek tersebut berpotensi memantik konflik sosial yang serius bagi stabilitas keamanan dalam negeri.
“Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu kok, kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu? Rakyat rindu sosok Jokowi yang peduli dengan jeritan rakyat kelas bawah," ujarnya dalam konferensi pers di Sekretariat DPP NCW, Jakarta, pada Rabu, 27 September 2023.
Menurut Hanifa, proyek itu membuat rakyat jadi bergejolak lebih ekstrem dan dapat memicu perlawanan rakyat dan bisa ditiru oleh daerah lain. "Dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang ingin tidak kondusifnya situasi menjelang pemilu 2024.” tambahnya.
Di samping itu, Hanifa juga menyoroti berbagai potensi korupsi yang dapat terjadi dari Proyek Rempang Eco-City. Mulai dari jalannya kesepakatan investasi tersebut, hingga pembebasan lahan milik warga.
“Pengaduan masyarakat mengatakan bahwa tidak semua dari lahan-lahan yang diganti itu benar-benar diganti dengan layak," ungkapnya.
Sejalan dengan hal itu, NCW juga mendapati bahwa adanya oknum yang mendatangi masyarakat, membujuk untuk menerima relokasi dan menawarkan lokasi rumah yang strategis. Namun, mereka dimintai sejumlah biaya untuk mendapatkan rumah lebih cepat, dan lebih bagus lokasinya.
"Ada oknum yang bermain di situ.” ujarnya.
Hanifa turut menyinggung kesan proyek Rempang Eco-City yang begitu dipaksakan sebelum Pilpres.
"Rempang Eco City ini kesannya dipaksakan harus rampung penempatan investasinya sebelum Pilpres 2024. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis jalanan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil, bukannya lebih memihak kepada pengusaha, apalagi membela kepentingan pengusaha asing" ucapnya.
Dia juga menilai relokasi masyarakat Rempang yang dipaksakan dapat menimbulkan dugaan bahwa hal tersebut harus dilakukan agar pencairan anggaran dari investor dapat direalisasikan.
"Dugaan kami ini kenapa Rempang Eco City dipaksakan biar ada uang masuk sebelum Pilpres, jumlahnya sekitar 30 persen atau sekitar 50 triliun,” ujarnya
Jika proyek Rempang Eco-City ini terus dipaksakan rampung sebelum Pilpres, jelas Hanif, akan muncul pandangan di masyarakat bahwa proyek itu dipakai untuk pembiayaan menghadapi gelaran Pemilu 2024 mendatang.
“Jangan sampai kami, rakyat melihat bahwa pemaksaan dilaksanakannya Rempang Eco City ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk Pilpres,” pungkasnya.
Dinonaktifkan Sementara dari Jaksa, Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji Meski Cuma 50 Persen
Kejaksaan Agung (Kejagung) menonaktifkan sementara Febrie Adriansyah dari statusnya sebagai jaksa buntut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan korupsi.
