Guru Besar dan Dosen USK Aceh Ingatkan Pemerintah Tak Berpihak di Pemilu 2024
- VoxPop.co.id/Dani Randi (Banda Aceh)
Aceh – Guru Besar dan Dosen di Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh menyampaikan sikap kepada pemerintah untuk tidak berpihak di pemilu 2024, karena bisa mencederai demokrasi di Indonesia.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan civitas academica USK yang yang diwakili oleh Prof Akhyar Hasan, Prof Nurdin Saidi dan Zahratul Idami di Lapangan Tugu Darussalam komplek USK, Banda Aceh, Jumat, 9 Februari 2024.
Ada 7 poin yang disampaikan dengan secara bergantian. Salah satu poin tersebut yaitu mengingatkan penyelenggara negara dan pemerintah untuk tidak memanfaatkan institusi, sumber daya negara dan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan politik dan golongan melalui sikap keberpihakan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi
- ANTARA/Mentari Dwi Gayati
"Kami mengingatkan semua penyelenggara negara dan pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan mengerahkan dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, pribadi dan golongan," kata Prof Akhyar Hasan saat membacakan petisi.
Mereka juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat langsung guna memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil dan bebas guna menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan mendapatkan legitimasi dari rakyat.
"Penyelenggaraan pemilu sebagai wujud manifestasi demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang berlandaskan pancasila," katanya.
Guru Besar USK, Prof Abubakar mengatakan bahwa civitas academica USK yang hadir menyampaikan petisi ini murni dari diri sendiri tanpa adanya campur tangan pihak lain.
Ia juga memastikan bahwa sikap mereka karena adanya keresahan yang timbul dari kondisi demokrasi dan hukum di Indonesia yang dinilai sudah hilang satu per satu.
"Mereka datang secara personal untuk menyampaikan rasa batinnya. Bahwa mereka ingin negeri ini baik dan pemilihan kepemimpinan kita ke depan berjalan jujur dan adil," katanya.
Ia juga membantah adanya tekanan dari pihak lain yang membuat pernyataan sikap civitas academica USK telat dari kampus-kampus lain di Indonesia.
DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.
