Peluncuran Govtech Indonesia, Jokowi: Birokrasi Jangan Mempersulit Pelayanan Masyarakat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peresmian SPBE Summit 2024 dan Peluncuran Government Technology (Govtech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. Menurut dia, kehadiran birokrasi itu harusnya memberikan kemudahan dalam melayani masyarakat, dan bukan sebaliknya.

Baca Juga

DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah

“Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga, seharusnya yang jadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat adalah kemudahan urusan masyarakat,” kata Jokowi.



Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara

Photo :

• VoxPop/Ahmad Farhan Faris

Baca Juga

Roy Suryo Janji Tak Ambil Uang Ganti Rugi Rp206 Juta Jika Menang Praperadilan, Disumbangkan ke Panti Asuhan

Akan tetapi, Jokowi mengaku bingung bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, kabupaten/kota ada sekitar 27.000 aplikasi yang berjalan kerjanya sendiri-sendiri.

“Enggak akan mungkin mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi, dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih,” ujarnya.

Baca Juga

Gelar Adat Jokowi Terus Bertambah, Ahmad Ali: Rakyat Mengingat Hasil Kerja

Oleh sebab itu, Jokowi sudah memerintahkan agar berhenti membuat aplikasi atau platform yang baru. Sebab, kata dia, aplikasi yang ada di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kabupaten/kota hampir 27.000 aplikasi.

“Saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop,” tegas dia.

Jokowi mengecek waktu bikin anggaran untuk aplikasi baru itu mencapai Rp6,2 triliun. Menurut dia, satu kementerian itu ada lebih dari 500 aplikasi, seperti Kementerian Kesehatan itu 400 aplikasi. Bukan cuma itu, Jokowi menyebut pemerintah daerah juga kalau ganti pimpinan bikin aplikasi baru.

“Mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi. Kemenkes ada berapa aplikasi? 400. Bayangkan 1 kementerian 400, banyak yang lebih dari itu, ada yang lebih dari 5.000. Saya enggak nunjuk di kementerian mana, saking kreatifnya. Semua kalau sudah ada yang baru apa yang terjadi? Instal lagi, isi data lagi, ruwet. Inilah yang kita setop,” jelas Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menitip setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoprobabilitas data. Makanya, kata dia, untuk meningkatkan daya saing Indonesia perlu memperkuat digital public infrastructure dan memperkuat govtech.

Halaman Selanjutnya

“Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa-apa, saya kira migrasinya memang harus betahap yang penting dimulai dulu. Sistemnya terus disosialisasikan, diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap. Tidak boleh ada lagi alasan ini itu karena datanya milik saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris kita pelihara, tinggal praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” pungkasnya.