Survei Litbang Kompas Ingin Pimpinan KPK Semua Orang Baru
- KPK.go.id
Jakarta – Survei Litbang Kompas menyatakan bahwa sejumlah responden menginginkan pimpinan KPK periode selanjutnya berdasarkan dari orang-orang baru. Hasilnya, sebanyak 51,4 persen responden yang menginginkan hal itu.
Adapun pengumpulan pendapat tersebut dihitung Litbang Kompas melalui telepon pada tanggal 22-24 Juli 2024.Sebanyak 530 responden dari 38 provinsi berhasil diwawancara.
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Foto: Antara
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 4,32 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi.
Litbang Kompas mempertanyakan kepada responden soal sebaiknya KPK periode lima tahun kedepan yakni 2024-2029 atau tetap perlu menyisakan ada komisioner periode sebelumnya (2019-2024) atau semuanya orang baru? Lantas kebanyakan responden menginginkan semua orang harus baru.
1. Semua orang harus baru sebanyak 51,4%
2. Tetap ada komisioner lama selain yang baru sebanyak 46,7%
3. Tidak tahu 1,9%
Kemudian, hasil Litbang Kompas juga menyatakan bahwa aktivis antikorupsi yang paling diharapkan dalam komposisi pimpinan KPK. Hasil survei lewat responden itu yakni sebanyak 50,7%.
1. Aktivis anti-korupsi: 50,7%
2. Akademisi: 11,4%
3. Hakim: 10,9%
4. TNI: 7,2%
5. Polisi: 6,4%
6. Jaksa: 4,7%
7. Pengacara: 4,5%
8. Tidak tahu: 2,8%
9. Lainnya: 1,4%
Seorang petugas sedang membersihkan logo Gedung KPK di Jakarta (foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Responden Litbang Kompas menginginkan sosok pimpinan KPK yakni bersikap jujur dan bersih. Hasilnya sebanyak 43,7% responden yang ingin hal itu.
1. Jujur dan bersih: 43,7%
2. Berani dan tegas: 18,5%
3. Dapat dipercaya: 12,8%
4. Berintegritas dan kompeten (profesional): 9,3%
5. Independen (tidak mudah dintervensi): 7,1%
6. Menjujung etika dan moral: 5,2%
7. Mempunyai wawasan kenegaraan: 3,0%
8. Tidak tahu: 0,4%
KPK Setop Penyidikan 6 Kasus, Ada Sekjen DPR hingga Wamenkum Eddy Hiariej
KPK menghentikan penyidikan enam kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan SP3 dengan alasan tersangka meninggal hingga permohonan praperadilan dikabulkan
