Polisi Kawal Ketat Distribusi Surat Suara Pilkada 2024 ke Kabupaten Puncak Jaya Papua
- VoxPop.co.id/Aman Hasibuan (Papua)
Puncak Jaya, VoxPop – Aparat kepolisian di Papua mengamankan pendistribusian logistik Pilkada 2024 ke Kabupaten Puncak Jaya. Jumlah logistik surat suara yang akan didistribusikan ke Puncak Jaya ada 204.037 lembar. Distribusi dilakukan dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Puncak Jaya.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara melalui Kabag Ops Kompol R. Ahmad Hari Junianto mengatakan, pihaknya dari Polres Puncak Jaya melalui Satgas Preventif telah melakukan pengawalan terhadap kedatangan logistik surat suara melalui Bandara Timika.
“Dari hasil koordinasi kami dengan KPU Puncak Jaya, logistik surat suara pilkada ini akan dikirim secara bertahap dengan menggunakan pesawat udara menuju Bandar Udara Mulia Kabupaten Puncak Jaya,” ujar Komisaris Polisi Ahmad Julianto, Minggu, 27 Oktober 2024.
Penyortiran surat suara Pilkada 2018. (Foto ilustrasi).
- VoxPop/Muhamad Solihin
Untuk mendukung kelancaran dan keamanan pendistribusian logistik pemilu seperti surat suara dan kotak suara, Polres Puncak Jaya mengerahkan sejumlah personelnya dalam mengamankan pendistribusian surat suara dari gudang logistik KPUD Mimika menuju Kabupaten Puncak Jaya, sejak Sabtu, 26 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Hari menjelaskan, untuk wilayah Provinsi Papua Tengah meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Nduga semua logistik Pemilu melalui Bandara Timika dan selanjutnya akan dikirim ke wilayah masing-masing menggunakan pesawat udara.
“Jumlah keseluruhan logistik surat suara milik KPUD Puncak Jaya sebanyak 34 koli dengan jumlah 204.037 lembar surat suara dikirim secara bertahap dengan menggunakan pesawat udara ke Bandara Mulia Puncak Jaya,” katanya.
Hari mengatakan, pengamanan dan pengawalan secara ketat ini dapat memberikan kelancaran bagi pendistribusian logistik pemilu sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar di Puncak Jaya.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
