Denny JA Sepakat dengan Prabowo soal Komisaris BUMN Ditugaskan Tak Cari Tantiem dan Insentif
- Istimewa
Kini tulisan-tulisan tersebut tengah disusun menjadi buku berjudul Make Pertamina Great Again: Minyak, Politik dan Bisnis di Era AI.
Ia juga telah menyampaikan beberapa pidato pengarahan, bukan demi formalitas, melainkan untuk menanamkan mindset baru. Indonesia hanya bisa bangkit jika ia juga mandiri di dunia energi.
Dalam polemik tentang tantiem komisaris, Denny JA juga mengklarifikasi pandangannya yang sempat ditafsirkan berbeda oleh publik.
Menurutnya, dalam perspektif ilmu tata kelola korporasi global, pemberian tantiem kepada komisaris di sistem two-tier board (seperti di Indonesia) adalah praktik yang sah dan lazim.
“Di banyak negara Eropa, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsi pengawasan strategis diberi tantiem. Di dalam sistem two-tier, komisaris bukan sekadar simbol, tapi aktor nyata dalam pengambilan keputusan,” ujar Denny.
Namun ketika Presiden Prabowo memutuskan untuk menghapus tantiem sebagai bentuk transformasi moral BUMN, Denny langsung menyatakan komitmennya.
“Saya ikut memenangkan Presiden dan menyetujui banyak gagasan besarnya. Maka ketika Presiden berbicara soal tugas komisaris BUMN, saya ikut berdiri di barisan yang sama. Ini bukan soal uang, tapi soal arah," katanya.
Denny JA menyetujui reformasi BUMN seharusnya tidak berhenti pada struktur atau kebijakan, tetapi menyentuh jiwa dan etos kolektif lembaga negara. Spirit lembaga negara adalah pengabdian.
“Sesungguhnya, kontribusi terbaik tidak diukur dari angka yang masuk ke rekening pribadi, tapi dari nilai yang tertanam dalam sejarah negeri. Nilai itu hanya bisa lahir dari kekuatan paling sunyi, namun paling dahsyat Power of Giving," ujarnya.
Bebaskan Pajak 3 Tahun untuk Proses Konsolidasi BUMN, Purbaya: Biar Prosesnya Smooth!
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bakal membebaskan pungutan pajak untuk mendukung proses konsolidasi perusahaan BUMN yang saat ini tengah dijalankan oleh Danantara
