Polri Gandeng Pesantren Wujudkan Swasembada Pangan
- dok Polri
Jombang, VoxPop – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memimpin gerakan penanaman jagung serentak di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, sebagai wujud dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan nasional (Asta Cita Presiden Prabowo).
Kegiatan yang dipimpin langsung Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo ini melibatkan sinergi seluruh komponen bangsa, dengan pondok pesantren sebagai mitra strategis.
Polri menargetkan penanaman jagung seluas 1 juta hektar pada kuartal III 2025, dengan realisasi terkini mencapai 440.000 hektar. Sinergi sebelumnya dengan Kementerian LHK telah berhasil menanam 330.000 hektar di lahan perhutanan sosial.
Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo (tengah)
- Istimewa
Di Jawa Timur, Polri berkolaborasi dengan 264 pondok pesantren yang menyediakan lahan produktif seluas 509,37 hektar, melibatkan 82.188 santri. Keberhasilan target 1 juta hektar diproyeksikan menghasilkan 4 juta ton jagung.
Polda Jatim mengelola total lahan 209.587,85 hektar dan telah menanam jagung di 65.263,68 hektar se-Jawa Timur. Dalam aksi serentak ini, Polda Jatim menanam di 2.226,53 hektar (1.717,16 hektar lahan binaan dan 509,37 hektar lahan pesantren), dengan estimasi panen total 17.448,24 ton.
Polri melalui Polda Jatim berperan sebagai penggerak lapangan dan fasilitator utama dalam strategi ketahanan pangan berbasis spiritualitas dan pemberdayaan ekonomi pesantren.
Koordinasi intensif dilakukan dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan kelompok tani untuk menjamin penyerapan hasil panen sesuai harga yang ditetapkan, mengoptimalkan kesejahteraan petani jagung.
"Bersama seluruh komponen bangsa, termasuk pondok pesantren, Polri berkomitmen penuh mendukung program ketahanan pangan nasional Presiden mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Kami memastikan hasil jagung diserap dengan harga adil demi kesejahteraan rakyat," kata Dedi.
16.812 Pelanggaran soal Pelat Nomor Terekam ETLE, Korlantas Polri Bakal Terapkan Sistem Face Recognition
Pelanggaran pelat nomor dilakukan untuk menghindari penindakan ETLE, mengakali kebijakan ganjil genap, hingga menghilangkan jejak dalam tindak pidana dan tabrak lari.
