DPR Minta Komdigi dan KPI Evaluasi Hak Siar Trans7 Imbas Tayangan Pesantren
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal meminta Kementerian Komunikasi Digital (Kemkomdigi) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengaudit dan mengevaluasi izin hak siar Trans7.
Permintaan tersebut sebagai tindaklanjut penayangan yang dinilai melecehkan kiai hingga pesantren.
"DPR RI meminta kepada kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia," ujar Cucun saat audiensi di Gedung DPR RI, Kamis, 16 Oktober 2025.
Di sisi lain, Cucun mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah KPI dalam merespon permasalahan tayangan yang menyudutkan lembaga pesantren Lirboyo.
"Dengan menjatuhkan sanksi penghentian sementara program siaran Xpose Uncensored, bahkan tadi bukan hanya penghentian sementara, sudah tidak ada lagi program itu," kata Cucun.
Ia juga meminta Kementerian Komdigi, KPI dan seluruh lembaga pemerintah hadir dalam merespons reaksi masyarakat terhadap tayangan tersebut. "Dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hasil audit tadi antara Komdigi dan KPI," pungkasnya.
Pondok Pesantren Lirboyo
- Kedirikota.go.id
Sementara itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya atas penayangan program tersebut.
"Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia," kata Atiek.
Atiek mengatakan Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada tanggal 14 Oktober 2025.
Jadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Perempuan Pelaku UMKM
OJK melaporkan 64,5% dari 65,5 juta UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, namun jumlah perempuan sebagai pemilik usaha makin berkurang saat skala usahanya meningkat.
