Prabowo Yakin Semua Korupsi Bisa Diselidiki: No More Untouchable
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta, VoxPop – Presiden RI, Prabowo Subianto memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang masih membelenggu Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Menurutnya, tak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat penegak hukum. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak tersentuh atau kebal terhadap hukum.
"Kita bertekad tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki, tidak ada no more untouchable, tidak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini," kata Prabowo.
Kepala Negara mengatakan pemerintah saat ini telah berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran yang sebelumnya rawan korupsi untuk mendanai program-program rakyat.
Ia kemudian mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah berperan besar dalam menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.
"Lebih dari 4 juta hektare kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara," pungkasnya.
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara
- VoxPop/Rahmat Fatahillah Ilham
Di sisi lain, Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para Menteri Kabinet Merah Putih. Ia menilai seluruh menteri Kabinet Merah Putih telah bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia mengatakan seluruh jajaran menteri disiplin dalam menjalankan seluruh tugasnya.
“Saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras dengan disiplin telah memberi darma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin,” kata dia.
Dinonaktifkan Sementara dari Jaksa, Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji Meski Cuma 50 Persen
Kejaksaan Agung (Kejagung) menonaktifkan sementara Febrie Adriansyah dari statusnya sebagai jaksa buntut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan korupsi.
