Dedi Mulyadi Minta BPK Audit Alur Kas Pemprov Jabar, Serang Balik Menkeu Purbaya?
- tvOne
Gubernur KDM menambahkan permohonan audit kas Jabar ke BPK bukan bentuk intervensi atau menekan siapa pun. "Bukan intervensi, dari mana intervensinya? Justru kedatangan ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman alur kas daerah karena mereka yang punya kewenangan pemeriksaan," kata Dedi
"Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan Provinsi Jabar yang harus menyatakan adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit," imbuhnya
Ia menilai bahwa dengan audit dari BPK akan diketahui bahwa Pemdaprov Jabar memiliki perencanaan keuangan yang baik atau tidak. Saat ini audit keuangan Pemdaprov Jabar oleh BPK sedang berjalan dan rutin dilakukan.
"Nanti bisa terlihat apakah Pemprov Jabar, satu, memiliki perencanaan keuangan yang baik. Kedua, memiliki pengelolaan keuangan yang baik, baik uang yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat," papar KDM.
Serang Balik Purbaya?
Terkait pernyataan Menkeu Purbaya, Dedi menegaskan posisinya adalah hanya menceritakan pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Barat yang menurutnya ada anggapan anggaran yang ada tidak dibelanjakan.
Namun, kata Dedi, pihaknya mengungkap telah ada belanja yang dilakukan, yakni dari APBD Provinsi Jawa Barat 2025 sebesar Rp31 triliun dengan posisi kas hingga Oktober sekitar Rp2,6 triliun dan ditambah pendapatan yang belum masuk sekitar Rp7,5 triliun.
Diproyeksikan sampai Desember uang di Provinsi Jawa Barat sekitar Rp10 triliun, sehingga sejauh ini sudah ada Rp21 triliun yang dibelanjakan. "Saya tidak tahu, saya hanya menceritakan dan jawab uang di Jabar itu telah dibelanjakan. Jelas (ada yang) dibelanjakan," katanya.
Terkait dengan sisa uang di Jabar yang diproyeksi sampai akhir tahun ada sekitar Rp10 triliun dan belum dibelanjakan, Dedi mengatakan seiring waktu akan terserap karena bulan November dan Desember masuk termin ketiga pembayaran pada pihak ketiga atas proyek yang dilakukan.
Namun demikian, Dedi mengatakan bahwa anggaran yang ada bisa dibelanjakan dengan cara cepat di saat ini juga, yakni dengan menjadikannya belanja hibah.
"Bahkan, menurut dia, dalam sehari pun bisa selesai dengan membagikan pada berbagai lembaga di Jawa Barat sebesar Rp1 miliar, tentu dengan konsekuensi yang harus diterima seperti penyelewengan.
