Polri Dinilai Idealnya Tetap di Bawah Presiden, Hindari Ketergantungan pada Lembaga Ad Hoc
- Istimewa
Dengan demikian, perdebatan “di bawah Presiden vs di bawah kementerian” tidak cukup diselesaikan dengan memindahkan garis komando. Ukuran keberhasilan desain kelembagaan kepolisian justru sangat ditentukan oleh checks and balances, transparansi, serta sistem pengawasan etik dan hukum yang dapat bekerja efektif, persis seperti yang ditekankan Bagong ketika menyoroti integritas penyidik dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam posisi in, kata Bagong, Polri seharusnya tetap langsung di bawah Presiden agar tidak terjadi fragmentasi kewenangan keamanan nasional dan agar fungsi penyidikan negara tidak “dipindahkan” menjadi ketergantungan pada lembaga ad hoc.
Di saat yang sama, temuan riset mengingatkan bahwa posisi tersebut harus diimbangi dengan penguatan pengawasan dan kultur profesional agar independensi penegakan hukum tidak tergerus oleh tarik-menarik politik.
