Usai Lebaran, Pemerintah Terapkan WFH Sehari dalam Seminggu Hari Kerja
- Biro Pers Sekretariat Presiden
VoxPop – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, guna mengefisiensikan anggaran, pemerintah bakal menerapkan kebijakan work from home (WFH) yang akan diberlakukan satu hari dalam seminggu.
Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Airlangga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran itu dilakukan sebagai imbas dari konflik Timur Tengah yang saat ini masih bergejolak.
"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home, satu hari dalam 5 hari kerja," kata Airlangga, Kamis, 19 Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Mengenai teknisnya, Airlangga mengatakan bahwa hal itu akan dikaji lebih lanjut. Selain bagi ASN, Airlangga berharap perusahaan swasta juga akan menerapkan kebijakan tersebut.
"Teknisnya akan disiapkan. Diharapkan tidak hanya ASN, tetapi (perusahaan) swasta dan juga pemda-pemda (menerapkannya)," ujar Airlangga.
Apabila konsep penerapannya sudah matang, Airlangga berjanji akan segera menginformasikan hal tersebut kepada publik.
Dia mengatakan, kebijakan WFH sehari dalam seminggu ini bakal mulai diberlakukan pasca Lebaran. Namun, Dia sendiri belum merinci kapan waktu pelaksanaannya.
"Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ujarnya.
Diketahui, sebelumnya usulan soal WFH ini juga telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, guna merespons dampak konflik Timur Tengah. Hal ini diakui Presiden, dengan melihat apa yang dilakukan oleh Pakistan yang memotong waktu kerja menjadi empat hari.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah, maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian, hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," ujarnya.
MK Ingatkan Negara Tak Boleh Kurangi Anggaran Pendidikan 20 Persen Apapun Keterbatasan APBN yang Dialami
MK mengingatkan kewajiban negara memenuhi amanat konstitusi mengenai kapasitas prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN tidak boleh dikurangi.
