Wamendagri Perintahkan Gubernur Kaltim: Hati-hati Pakai APBD!
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengingatkan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Hal itu disampaikan Bima Arya merespons kontroversi Rudy Mas'ud terkait penggunaan anggaran, mulai dari Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur, pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar hingga kursi pijat Rp125 juta.
"Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD," kata Bima Arya kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 27 April 2026.
Bima Arya menjelaskan, saat ini Kemendagri tengah memberikan pendampingan khusus kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Terlebih, banyak opini publik terhadap Rudy Mas'ud dalam penggunaan anggaran.
"Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana gitu ya, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan," jelas dia.
Tak hanya itu, Kemendagri, kata dia juga terus mengingatkan Rudy Mas'ud agar mengalokasikan APBD sesuai dengan prinsip efisiensi.
"Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi gitu ya," tutur dia.
Rudy Mas'ud pun diminta untuk mengkaji lebih lanjut alokasi anggaran. Jika tak masuk prioritas, Bima Arya meminta agar dibatalkan.
"Dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan. Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja," pungkas Bima Arya.
Sebelumnya diberitakan, ribuan warga Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur pada Selasa, 21 April 2026, sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Aksi tersebut menyoroti kebijakan Gubernur Rudy Masud yang dianggap memicu keresahan publik, hingga berujung bentrokan dengan aparat keamanan.
Demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil ini membawa tiga tuntutan utama, yakni evaluasi kebijakan pemerintah provinsi, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan.
Sorotan utama dalam aksi tersebut adalah sejumlah kebijakan anggaran yang dianggap kontroversial, di antaranya:
