DPR Minta Pemerintah Cari Titik Tengah antara Buruh dan Dunia Usaha
- VoxPop.co.id/M Ali Wafa
VoxPop – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin meminta pemerintah merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan sektor usaha demi menjaga stabilitas ekonomi nasional serta keberlangsungan investasi.
Menurut Puteri, pemerintah perlu memastikan kebijakan ketenagakerjaan tidak merugikan salah satu pihak. Ia menilai dunia usaha dan tenaga kerja memiliki hubungan yang saling bergantung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kalau dari sektor industri kebutuhannya ada dua, bagaimana pemerintah itu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja atau buruh dan juga kepentingan sektor swasta atau perusahaannya sebagai penyedia lapangan pekerjaannya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, diterima di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia menjelaskan setiap kebijakan memerlukan titik temu melalui komunikasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja.
“Middle ground-nya itu harus selalu kita temukan,” tambahnya.
Puteri menilai keberlangsungan sektor usaha sangat penting karena berkaitan langsung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebaliknya, tanpa tenaga kerja yang memadai, perusahaan juga tidak dapat menjalankan aktivitas bisnis secara optimal.
Selain isu ketenagakerjaan, Puteri juga menyoroti pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Karawang. Menurutnya, pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan dunia usaha untuk menjalankan program pengembangan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Lebih lanjut, ia mengatakan DPR terus mendorong regulasi dan kebijakan anggaran yang mendukung iklim investasi agar tetap kondusif. Penyederhanaan perizinan dan kemudahan investasi disebut menjadi bagian penting untuk menarik perusahaan nasional maupun multinasional berinvestasi di Indonesia.
“Harapannya kerja sama seperti ini bisa kita terus dijalankan bersama-sama supaya nanti apa yang menjadi target cita-cita dari Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tentu pemerataan ekonomi di seluruh daerah, termasuk juga di Karawang itu bisa dilakukan,” kata Puteri.
DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya
DPR menilai adanya kenaikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
